POLHUKAM

Banyak yang Harus Dilibatkan Dalam Amendemen UUD 1945

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)

JAKARTA - Wacana amendemen UUD 1945 perlu dilakukan untuk menambahkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pada pidato 16 Agustus 2021. 

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai bahwa amendemen UUD membutuhkan kajian sangat mendalam. 

"Harus dikaji dulu secara akademisnya seperti apa. Dan harus lebih spesifik menurut pandangan saya, pasal mana saja yang ingin diubah," ujarnya kepada Info Indonesia, Senin (4/10/2021).

Emrus mengatakan, jika amendemen UUD dilakukan untuk menambah masa jabatan presiden maka alangkah baiknya pembahasan dihentikan.

"Kalau dikatakanlah untuk menambah masa jabatan presiden jadi tiga periode, saya kira tidak perlu untuk dilanjutkan," katanya.


Menurut Emrus, jika MPR ingin mengubah UUD harus melibatkan banyak pihak karena menyangkut konstitusi negara. 

"Jika ingin diubah libatkan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, wartawan, ahli atau pakar. Yang di mana nantinya akan diputuskan apakah amendemen UUD 1945 dapat diubah atau tidak perlu diubah," terangnya.

Ia menambahkan, sebaiknya amendemen UUD 1945 berdampak positif bagi kehidupan bangsa. Karena saat ini masih banyak terjadi ketimpangan di tengah rakyat. 

"Menurut hemat saya, yang diubah pasal-pasal yang dapat mendukung dan berdampak bagi kehidupan masyarakat, namun dengan masukan-masukan para ahli. Apakah pasal tersebut harus diubah atau tidak. Dan peranan para ahli sangat penting," demikian Emrus. 

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo