POLHUKAM

Butuh Waktu Panjang Untuk Amendemen UUD 1945

Ray Rangkuti. (Net)
Ray Rangkuti. (Net)

JAKARTA - Amendemen UUD 1945 dianggap perlu dilakukan untuk menambahkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Sebagaimana disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pada pidato 16 Agustus 2021. 

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah (UIN Jakarta), Ray Rangkuti, mengatakan, mengubah amendemen UUD tidak mudah dan butuh waktu panjang. Dalam satu kali masa sidang pun tidak akan terselesaikan.

"Butuh waktu yang panjang untuk membahas itu. Kalau sebelum masa reses tidak akan selesai, kira-kira butuh satu tahun," katanya kepada Info Indonesia, Selasa (5/10/2021).

Selain itu, lanjut Ray, saat ini pemerintah sudah menetapkan jadwal pemilu untuk 2024. Oleh karena itu, tidak ada waktu lagi membahas perubahan amendemen UUD.

"Kan kita tahu pemeritnah sudah menetapkan tanggal pemilu. Kalau masih sibuk untuk membahas amendemen, pemilu akan berantakan. Bisa jadi pemilu ditunda," jelasnya.


Ray juga menolak jika perubahan amendemen UUD dilakukan untuk menetapkan PPHN. Ia menilai bahwa legislatif terlalu cepat untuk mengambil keputusan.

"Jadi, dari segi aspek sudah sulit untuk direalisasikan. Subtansi saya tidak setuju kalau amendemen diubah untuk sebagai PPHN," tegas Ray yang juga direktur eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima).

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo