POLHUKAM

Pemerintah Terburu-buru, Warga Balas Dendam

Waspadalah, Situasi Masih Rawan!

Ilustrasi pandemi COVID-19. (Pexels.com/Edward Jenner)
Ilustrasi pandemi COVID-19. (Pexels.com/Edward Jenner)

JAKARTA - Ada kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah terus meminta masyarakat tidak larut dalam euforia terkait menurunnya penularan COVID-19. Tapi. secara bersamaan, kebijakan pelongggaran aktivitas publik yang diterapkan pemerintah terlihat kebablasan. 

Kepercayaan diri pemerintah semakin tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim keberhasilan strategi pemerintah menanggulangi pandemi dengan penekanan penanganan di hulu maupun hilir. Alhasil, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19. 

Airlangga mengatakan, keberhasilan Indonesia tercermin dari nilai Reproduction Number (Rt) sebesar 0,60. Angka ini relatif lebih rendah dibanding Rt global dan negara lain.

Lebih menariknya, dia juga mengakui bahwa pemerintah telah menyiapkan roadmap menuju era normal baru alias new normal, dengan syarat utama adalah terciptanya herd immunity (kekebalan kelompok).

“Syarat utamanya adalah sudah tercapainya kekebalan kelompok, intensifikasi vaksinasi hingga 2,5 juta dosis per hari, dan kasus baru kurang dari lima ribu,” kata Airlangga, dalam acara Seminar Sespimti Polri dan Sespimmen Polri, Rabu lalu.


Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berbanding terbalik dengan kasus COVID-19. Pada kuartal kedua, di saat kasus aktif COVID-19 di bawah 100 ribu, pertumbuhan ekonomi melonjak ke angka 7,07 persen. Sebaliknya saat varian Delta merajalela, kasus naik ke sekitar 573 ribu dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun di sekitar 3,5 sampai 4 persen.

“Selanjutnya di kuartal keempat ini diharapkan bisa tumbuh sekitar 5 persen, karena kita lihat beberapa indikator sudah jauh membaik dan kasus COVID-19 sudah lebih landai,” ucap Airlangga.

Tak hanya itu, PPKM disertai peningkatan testing dan tracing dan akselerasi vaksinasi, berhasil menekan kasus aktif COVID-19 sebesar 94,59 persen dari puncak kasus di 24 Juli 2021. Kasus aktif turun sebesar 53,81 persen dalam dua minggu terakhir.

World Bank pun turut mengapresiasi kecepatan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 100 juta dosis. Capaian tersebut menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-5 dunia dalam  jumlah penyuntikan dosis pertama, serta berada di peringkat ke-6 dunia dalam jumlah total suntikan vaksinasi COVID-19.

Di awal pekan ini, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, menyebut untuk pertama kalinya kasus aktif nasional berada di bawah satu persen, yaitu 0,86 persen. Ini adalah perkembangan yang sangat baik, mengingat kasus aktif sempat hampir mencapai 19 persen saat lonjakan kasus pada Juli lalu.

Seiring itu, pemerintah semakin yakin untuk melonggarkan aktivitas masyarakat. Misalnya, dengan pembukaan kembali pusat kebugaran atau fitness center dengan kapasitas maksimal 25 persen. Juga dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat dan Screening Peduli Lindungi.

"Diberlakukan di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Semarang Raya, Yogyakarta, dan Surabaya Raya," ujar Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers, Senin lalu.

Konter makanan dan minuman di dalam bisokop juga mulai diiznkan buka, namun dengan kapasitas bioskop tetap 50 persen. Hal ini berlaku untuk kota-kota dengan PPKM Level 3, 2, dan 1.

Yang terbaru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan diskresi bagi anak berusia di bawah 12 tahun untuk bisa masuk tempat wisata karena saat ini wisata identik dengan wisata keluarga.

“Bisa diberikan diskresi dengan beberapa syarat, seperti ayah dan ibunya sudah divaksin lengkap,” kata Menteri Sandiaga Uno, di sela kunjungan ke Kampung Wisata Rejowinangun Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, jika ayah dan ibu dari anak berusia di bawah 12 tahun sudah divaksin lengkap, maka orang tua tersebut bisa mengakses QR Code aplikasi PeduliLindungi yang wajib ada di setiap objek wisata yang sudah menjalani uji coba pembukaan. Ia berharap, dengan adanya diskresi tersebut, maka orang tua tidak akan lagi merasa kesulitan saat mengajak anak berusia di bawah 12 tahun untuk berwisata.

Sandiaga juga mengumumkan bahwa masa karantina penumpang penerbangan internasional dan wisatawan mancanegara (wisman) ke dalam negeri dipangkas dari delapan hari menjadi lima hari. Kebijakan itu diambil berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo lewat rapat yang digelar pada Kamis.

"Kami dapat umumkan untuk pertama kali Bapak Presiden menyampaikan arahan, kami juga sudah mendapatkan keyakinan dari Kementerian Kesehatan, bahwa karantina diturunkan jadi lima hari," tutur Sandi.

Pertimbangan utama pemangkasan durasi karantina ini adalah hitungan rata-rata harian masa inkubasi virus covid-19 berdasarkan varian yang ada, peningkatan cakupan vaksinasi, termasuk capaian testing dan tracing.

"Berdasarkan data, inkubasi 3,7-3,8 rata-ratanya dan dengan peningkatan vaksinasi, testing, dan tracing, kami mendapatkan rekomendasi dan sudah diarahkan presiden jadi 5 hari,” kata Sandi, dikutip dari CNN.

Tetap Waspada

Diwawancara tadi malam. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, mengingatkan bahwa semua pihak harus tetap waspada. 

Menurut dia, saat ini Indonesia masih dalam tahap transmisi komunitas. Walaupun kasusnya turun, tapi transmisi kasus masih mengalami transisi pada level tertinggi.

"Kita harus tetap waspada. Karena dalam transmisi komunitas masih terjadi fluktuatif, kasusnya bisa naik dan turun. Karena itu, kita harus disiplin menjaga berbagai celah agar tidak terjadi lagi seperti yang lalu," kata Masdalina kepada Info Indonesia, Jumat (8/10/2021).

Ihwal memangkas masa karantina penumpang penerbangan internasional dan wisman ke dalam negeri dari delapan menjadi lima hari, Masdalina berpendapat bahwa hal itu sangat terburu-buru. Menurutnya, belum saatnya pemerintah membuka selebar-lebarnya pintu masuk ke Indonesia dalam situasi transmisi komunitas seperti sekarang.

Namun, kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, dirinya selaku epideomiolog hanya bisa mengamati sambil mengevaluasi. Apabila nanti terdapat varian baru COVID-19 kembali, dia bersama timnya akan meminta pemerintah mengencangkan kembali akses masuk warga negara asing (WNA). 

Dia mencontohkan negara seperti Inggris, Singapura, dan beberapa lainnya masih memperketat persyaratan masuk bagi WNA. Mereka masih memberlakukan masa karantina selama 14 hari.  

“Tapi, kalau kita sudah percaya diri, ya tidak apa-apa. Atau mungkin saja ada yang tidak ingin pandemi ini selesai," kata dia. 

Dia menyarankan pemerintah tetap melibatkan banyak kementerian saat menyusun peta jalan menghadapi pagebluk. Salah satunya dengan pengetatan. 

Pengetatannya harus diberikan dengan bahasa sederhana. Pemerintah harus menggabungkan kembali istilah tetap di rumah atau stay at home. Meskipun berada di rumah, masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari sampai wabah hilang sepenuhnya.

"Pengendalian wabah tidak harus membuat terkungkungnya sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya," ujarnya.

Bahaya PON

Pelonggaran yang nyata juga dapat dilihat dengan digelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Menurut Masdalina, pagelaran PON berpotensi menimbulkan transmisi kasus baru. Pemerintah harus  antisipasi semua kemungkinan.

Kata dia, peningkatan kasus COVID-19 di wilayah PON XX terkait dengan aktivitas dan berkumpulnya ribuan atlet dari berbagai provins. Belajar dari Olimpiade Tokyo, terjadi peningkatan kasus enam kali lebih banyak dari sebelum perhelatan. Puncaknya pada 26 Agustus 2021 atau selama satu bulan sejak dimulainya Olimpiade pada 23 Juli 2021.

Pada kasus Piala Eropa, peningkatan kasus selama satu bulan setelah pelaksanaan juga menunjukkan hal yang sama, tapi tidak konsisten pada semua negara.

Saat ini, lanjutnya, tiga dari empat variant of concern yang masuk ke Indonesia terdeteksi di 25 provinsi, tapi tidak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Yang jelas, transmisi pada mass gathering dapat memungkinkan pertukaran jenis varian.

"Munculnya jenis variant of concern karena mass gathering harus dapat dimitigasi agar tidak meluas,” terangnya.

Setelah PON XX di Papua berakhir, saran Masdalina, para atlet, staf medis, pelatih, official melaporkan diri terkait kepulangan dari kegiatan PON kepada Puskesmas setempat masing-masing. Kemudian, melakukan pemantauan kesehatan selama 14 hari setelah kepulangan dari kegiatan PON.

"Jika timbul gejala dalam masa 14 hari maka lakukan testing. Jika hasil terkonfirmasi positif COVID maka containment dan tracing sesuai regulasi," beber Masdalina.

Sangat disarankan kepada dinas kabupaten/kota untuk melakukan surveilans aktif terhadap atlet staf medis, pelatih, oficial yang tidak melaporkan diri, melalui petugas surveilans puskesmas.

"Terakhir, pemerintah daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan di masing–masing kabupaten dan kota, dan logistik untuk antisipasi peningkatan kasus akibat dugaan transmisi,” ucapnya.

Balas Dendam

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, menganggap, pelonggaran-pelonggaran yang diberikan pemerintah sangat rawan dan berisiko. 

Ia ingatkan wabah belum benar-benar berakhir di Indonesia. Bahkan dalam level dunia, sedang terjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19. Apalagi, dampak atau virus COVID-19 varian Delta di sejumlah negara belum sepenuhnya hilang.

Virus COVID-19 varian delta, kata Dicky, sudah bermutasi lagi. Misalnya di Inggris, varian delta bermutasi menjadi virus E.484.K yang menurunkan efikasi antibodi vaksinasi dan berpotensi menyebabkan tingkat keparahan pada si penderita lebih besar.

"Fakta bahwa meskipun delta varian sudah menunjukkan dampak gelombang kedua di banyak negara, namun ternyata belum berhenti," kata Dicky. 

Potensi terjadinya mutasi varian delta diperparah dengan mobilisasi massa yang tidak terkendali, seperti di Tanah Air. Menurutnya, terdapat fenomena balas dendam kebebasan beraktivitas. Padahal, cakupan vaksinasi lengkap di Indonesia baru  mencapai 26 persen.

Selain itu, yang membuat Indonesia sangat rawan adalah pemerintah tidak mampu melakukan deteksi awal COVID-19, mendeteksi varian baru, dan mengamati perubahan kasus di masyarakat. Kalau pemerintah tidak melakukan tes secara baik, kuat, dan tidak sesuai dengan eskalasi pandemi, maka akan gagal mendeteksi kasus-kasus yang ada di masyarakat. Kegagalan itu akan berdampak pada semakin banyaknya korban.

"Karena 3T (tracing, testing, dan treatment) kita masih lemah, surveilans genome kita juga lemah. Ini menjadi kombinasi yang sangat-sangat rawan. Berbahaya,” ujar Dicky.


Video Terkait:
Indonesia Lewati Puncak Covid 19
Editor: Khoirur Rozi