POLHUKAM

Berlomba Dampingi Jokowi Tiga Periode

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


JAKARTA - Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Tiga gubernur terpopuler yang memiliki peluang sama besar untuk berlaga di Pilpres 2024. 

Tetapi, politik itu penuh ketidakpastian dan terkadang sarat kejutan. Tetap saja keetiganya masih berada di bawah bayang-bayang petahana, yang kemungkinannya berkuasa tiga periode masih sangat besar. Meski bukanlah pimpinan atau setidaknya berstatus kader parpol, sejak awal tahun ini ketiganya langganan mejeng di papan atas mayoritas hasil survei bakal calon presiden.

Salah satu yang teranyar adalah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Kamis (7/10/2021); menunjukkan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengalami peningkatan dukungan publik. Dalam simulasi pilihan tertutup 15 nama yang dilakukan SMRC, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 19 persen dan Anies Baswedan 14,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil, walau hanya 4,4 persen, namun tetap bercokol di 10 besar.

Selain itu hasil survei Indonesia Elections and Strategic (Index) Research yang menunjukkan nama Ganjar Pranowo (17,5 persen), Ridwan Kamil (13,8 persen) dan Anies Baswedan (7,5 persen) masuk lima besar pemilik elektabilitas tinggi untuk maju sebagai calon presiden 2024.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, berpendapat, Ganjar Pranowo adalah orang dekat Presiden Jokowi yang kemungkinan besar mendapat dukungan besar untuk kontes Pilpres 2024. Selain memiliki kedekatan secara personal, keduanya juga berasal dari daerah yang sama, yakni Jawa Tengah.


"Mereka punya kesamaan. Saya percaya, kalau (Jokowi) disuruh memilih, dia akan memilih Ganjar, bukan (Ketua DPP PDIP) Puan Maharani," kata Jerry kepada Info Indonesia, Minggu (10/10/2021).

Namun, baik Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, maupun Anies Baswedan sama-sama perlu berjuang keras agar bisa berlaga di Pilpres 2024. Penyebab utamanya adalah mereka bukan pemilik partai. Nama-nama lain dari parpol seperti Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, tentu lebih nyaman untuk mencalonkan diri sebagai capres. Dia menilai langkah Ganjar akan sangat terhambat jika masih bernaung di PDI Perjuangan. Jajaran elite PDIP, termasuk sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, tak sungkan menyentil Ganjar di depan publik karena dianggap terlalu berlebihan mencari simpati masyarakat.

Mengenai Ridwan Kamil alias Kang Emil, Jerry berpandangan ia bisa menjadi kuda hitam. Pasalnya, Ridwan sudah mulai mendekati partai politik untuk mendukungnya di Pilpres 2024, salah satunya Partai Amanat Nasional (PAN). Bukan tak mungkin Emil bakal menyalip Ganjar. Sementara untuk Anies Baswedan, tampaknya masih akan sangat berat. Sebab, banyak janji politik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang belum terealisasi. Sementara itu ada kebijakannya yang menuai kegaduhan. Misalnya, ajang balap Formula E hingga kasus dugaan korupsi terkait program Rumah DP nol rupiah.

Namun, harus juga diakui bahwa tiga nama gubernur itu masih di bawah bayang-bayang 'Jokowi Tiga Periode’. Ada fakta politik bahwa gerakan pendukung Presiden Joko Widodo menjabat satu periode lagi masih aktif merangsang opini publik. Gagasan 'Jokowi Tiga Periode' pun cukup kuat di akar rumput. Beberapa hasil riset lembaga survei yang kredibel menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih diharapkan rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan.

April lampau, Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis survei elektabilitas calon Presiden di 2024. Hasilnya, Presiden Jokowi masih meraih angka 18,5 persen. Jokowi hanya dibawahi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menduduki posisi teratas dengan 24,5 persen suara.

Sebulan setelahnya, hasil survei Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menyebut nama Jokowi di urutan teratas dari daftar tokoh nasional yang dianggap pantas menjadi Capres 2024. Kemudian di awal Juni, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei yang mendata tanggapan responden atas wacana Presiden Jokowi maju kembali di Pilpres 2024. Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen.

Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo, mengakui bahwa Presiden Jokowi masih menjadi pilihan publik jika namanya disebutkan dalam survei politik 2024. Kapasitas Jokowi semakin menonjol karena dirinya adalah pengambil keputusan utama dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

"Persepsi publik bisa jadi bergeser manakala COVID-19 sudah terkendali," kata Wasisto kepada Info Indonesia.

Di sisi lain, Wasisto berpandangan, peluang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, maupun Ridwan Kamil, sama besarnya. Hanya saja mereka bertiga terkendala partai pengusung. Sementara itu Gerindra akan kembali mengusung Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden. Alasan mendasar yang membuat Prabowo berkeinginan mencalonkan diri lagi adalah belum munculnya calon kompetitif seperti Jokowi yang mengalahkannya di Pilpres 2014 dan 2019.

"Selain itu pula, sebagai mantan prajurit, menjadi presiden itu adalah misi tugas yang perlu segera dibereskan," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai demokrasi secara teoritik tidak memiliki standar baku periodisasi masa jabatan pemerintahan. Dengan begitu, masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih dari dua periode tidak bisa dikatakan melanggar demokrasi.

"Artinya kalau lebih dari dua periode itu tidak demokratis, ya tidak juga. Karena di negara-negara lain yang menganut sistem demokratis bisa saja lebih dari dua periode masa jabatan presiden dan wakil presidennya. Jadi tidak ada standar bakunya," ujar Karyono, saat diwawancara pada September lalu.

Kata dia, masa jabatan kepala negara di suatu negara tergantung pada konsensus politik yang kemudian ditetapkan di dalam regulasi atau UU. Selama rakyat berkehendak maka bisa saja regulasi tersebut sewaktu-waktu diubah. Dijelaskan Karyono, kewenangan untuk mengubah UU berada di wilayah MPR, bukan berada di wilayah eksekutif atau pemerintah. Pasalnya, satu-satunya lembaga untuk melakukan kewenangan mengubah UU yakni hanya MPR.

"Kalau MPR sebagai representasi rakyat berkehendak, ya bisa saja tiga periode terwujud. Hal itu tergantung konsensus yang dibangun," imbuhnya.

Menurutnya, rencana amendemen terbatas UUD 1945 bisa membuka kotak pandora. Artinya, akan banyak penumpang gelap di dalam prosesnya, salah satunya kelompok sipil yang mengusung cita-cita 'Jokowi Tiga Periode'.

Artikel ini sudah ditayangkan di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo