POLHUKAM

Tito Janji Tak Intervensi Timsel KPU-Bawaslu

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. (Net)
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. (Net)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menyatakan, tidak akan ada intervensi terhadap Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam setiap kerja-kerja tim.

"Kita hanya menyampaikan beberapa masukan dan saran kepada tim, dari Kemendagri tentunya tidak ikut campur, (tidak) mengintervensi kerja tim, tim kerjanya kerja independen," kata Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Tito menegaskan hanya menyampaikan beberapa masukan soal beratnya penyelenggaraan pemilu di 2024. Tugas tersebut tentunya sudah dimulai dari 2023.

"Karena beban kerja di 2023-2024 itu sangat berat, ada pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten kota, dilakukan secara serentak dilanjutkan dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia, kecuali Yogyakarta dan daerah tingkat dua di DKI Jakarta," kata dia.

Karena beratnya beban kerja itu, kata Tito, tentu memerlukan sosok anggota KPU dan Bawaslu yang sehat jasmani rohani, kuat di bawah tekanan stres yang tinggi dan sejumlah hal penting lainnya. Anggota KPU dan Bawaslu terpilih diharapkan bisa membuat terobosan yang kreatif, sehingga penyelenggaraan pemilu 2024 bisa lebih efisien dan singkat. Keterbelahan masyarakat juga tidak berkepanjangan.


"Kriteria yang kami sampaikan, sosok yang bisa bekerja sama dengan teamwork (kerja tim) dan instansi lain, tanpa adanya ikut campur atau intervensi dalam setiap election (pemilihan)," ujarnya.

Ketua Timsel calon anggota KPU-Bawaslu, Juri Ardiantoro, mengatakan, pihaknya segera menyusun jadwal dan rencana kerja timsel yang akan dilakukan hingga terpilihnya calon anggota KPU dan Bawaslu. Juri menyatakan, Timsel bertugas secara transparan, independen dan imparsial dalam menyeleksi calon anggota KPU-Bawaslu.

"Independen untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami bisa bekerja dengan baik, sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang," katanya.

Soal kualitas calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan dicari oleh Timsel, menurut dia segera akan diformulasikan. Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid, menilai anggota Timsel harus menjaga netralitas dalam menjalankan proses seleksi penyelenggara pemilu.

"Kata kunci integritas dalam konteks pemilu adalah menjamin bahwa proses, termasuk aktor yang akan menjalankan tahapan pemilu benar-benar berdiri di atas netralitas dan tidak berpihak," kata Anwar di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, jika Timsel yang terpilih tidak bisa menjaga netralitas dalam menentukan proses seleksi penyelenggara pemilu, tentu itu tidak boleh dibiarkan. Karena itu, semua pihak harus sama-sama mengawasi proses yang dilakukan Timsel dalam melaksanakan seleksi calon penyelenggara pemilu.

"Ketika mereka tidak menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, maka masyarakat, DPR dan lembaga sipil, pasti akan bersikap, terutama berhubungan dengan netralitas penyelenggara, jangan sampai berpihak pada kepentingan politik kekuasaan," ujarnya.

Anwar menegaskan, kejujuran Pemilu di Indonesia dimulai dari integritas Timsel. Sehingga diharapkan integritas itu dimiliki anggota timsel. Menurut dia, dari proses yang dijalankan Timsel, akan dipilih penyelenggara pemilu yang kredibel, jujur dan independen yang bisa menjaga muruah demokrasi dan pemilu.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, menilai Timsel terdiri dari tokoh-tokoh yang punya reputasi dan rekam jejak yang baik.

"Secara umum saya menilai 11 orang anggota Tim Seleksi KPU-Bawaslu yang dibentuk Presiden Jokowi ini, terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, memiliki kredibilitas dan integritas, memahami masalah pemilu serta memiliki kemampuan melakukan rekrutmen dan seleksi," kata Luqman.

"Dari komposisi anggota tim seleksi, unsur pemerintah diwakili Juri Ardiantoro (Deputi IV KSP), Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM) dan Bahtiar (Dirjen Politik dan Hukum Kemendagri)," sambungnya.

Luqman menilai, sebagai unsur pemerintah di dalam tim seleksi, ketiga orang tersebut memiliki latar belakang dan keilmuan yang kuat di bidang politik dan hukum, terutama menyangkut kepemiluan.

Artikel ini sudah ditayangkan di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo