POLHUKAM

Mayoritas Publik Tak Setuju Amendemen UUD 1945

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. (ANTARA)
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. (ANTARA)


JAKARTA - Mayoritas publik menyatakan bahwa amendemen Undang-undang Dasar 1945 tidak perlu dilakukan. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, 49,1 persen responden merasa UUD 1945 tidak boleh diubah sama sekali karena mampu memenuhi perkembangan kebutuhan bangsa selamanya.

"28,2 persen publik menjawab beberapa pasal UUD 1945 boleh diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan zaman. Sedangkan, 13,8 persen menjawab seluruh pasal UUD 1945 boleh diubah jika tidak lagi mampu memenuhi perkembangan kebutuhan bangsa," kata Burhanuddin dalam acara Rilis Hasil Survei Indikator Politik dan Diskusi Publik Fraksi NasDem MPR RI, Rabu (13/10/2021).

Kemudian, dalam survei tersebut juga membandingkan persepsi antara elit dan publik terkait amendemen UUD 1945. Hasilnya, 28,1 persen elite menyatakan sudah saatnya UUD 1945 diubah. Sedangkan publik menjawab 18,8 persen.

"Ada 69 persen elite yang menjawab belum saatnya UUD 1945 diubah. Sedangkan, publik sebanyak 55 persen," ujarnya.


Menurut Burhanuddin, sebanyak 69 persen elite menilai belum saatnya amendemen UUD 1945 dilakukan.

"Di kalangan publik mayoritas juga belum saatnya, namun lebih rendah," katanya.

Untuk diketahui, survei melibatkan 1.220 responden publik dengan menggunakan metode multistage random samplin. Adapun Wawancara dilakukan pada 2 sampai 7 September 2021.

Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

Sementara itu, survei elit nasional dan daerah sebanyak 313 orang dari 16 wilayah di Indonesia. Mereka terdiri dari akademisi, redaktur media, organisasi masyarakat, tokoh agama, budayawan, lembaga swadaya masyarakat dan pusat studi kebijakan. Pengambilan sampel ini dilakukan pada 1 sampai 30 september 2021.

Editor: Khoirur Rozi