POLHUKAM

Peluang Politisasi Riset Makin Lebar Kala Megawati Dapat Jabatan di BRIN

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Dok Fraksi PKS)
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Dok Fraksi PKS)

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka ruang politisasi di dunia riset nasional. Saat ini, kata dia, adalah titik krusial intervensi riset dan inovasi oleh kepentingan politik.

“Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Mulyanto menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya mencegah politisasi riset di dalam BRIN.

“Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” jelas Mulyanto yang pernah menjabat Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi (Sesmenristek) era Presiden SBY.

Di samping itu, Mulyanto menuturkan, peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot. Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara.


“Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek ‘kelembagaan’ (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean,” ujarnya.

Editor: Khoirur Rozi