EKONOMI

Warga Miskin Dapat Tambahan Sembako dan BLT

Wakil Presiden RI, Maruf Amin. (Net)
Wakil Presiden RI, Maruf Amin. (Net)

JAKARTA - Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Tanah Air nol persen pada akhir 2024. Untuk itu, diharapkan angka kemiskinan ekstrem hanya tinggal tersisa delapan persen saja saat memasuki 2024.

Wakil Presiden Maruf Amin, menyatakan, dalam upaya menyelesaikan 10,86 juta angka kemiskinan ekstrem nasional hingga nol persen, pemerintah mengatur strategi dengan memasang target penyelesaian di tahun 2021 sebesar 20 persen, di 2022 dan 2023 masing-masing sedikitnya 35 persen dan sisanya di 2024.

Di akhir tahun ini, pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen sebesar 20 persen atau sekitar 2.096.771 masyarakat miskin ekstrem yang tersebar 35 kabupaten di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

"Nah, untuk 2021 ini, kami memprioritaskan sekitar dua juta, artinya 20 persen dari jumlah kemiskinan ekstrem 10,868 juta. Itu kami bagi penyelesaiannya di 2021 sampai 2024," terang Wapres usai memimpin rapat koordinasi tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (13/10/2021).

Sementara itu, kata Wapres, pemerintah juga mengembangkan program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan angka kemiskinan ekstrem tersebut. Khusus untuk target penyelesaian hingga akhir 2021, pemerintah memberikan dana bantuan tambahan berupa Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 35 kabupaten.


"Selain program yang sudah berjalan sesuai program yang sudah ditetapkan, ada percepatan untuk penanggulangan (kemiskinan ekstrem) di tiga bulan terakhir ini, yaitu perlindungan sosial atau bansos (bantuan sosial)," sebutnya.

Untuk mempersiapkan penyelesaian kemiskinan ekstrem tahun depan, Wapres meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan program-program terkait.

"Sambil juga mempersiapkan program di 2022, kami (pemerintah pusat) menerima masukan dan usulan dari daerah untuk menjadi bahan kami menyusun kerangka penyelesaian kemiskinan ekstrem," ujar Wapres.

Wapres mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jadi, hari ini saya juga melihat beberapa produk UMKM, karena UMKM ini merupakan salah satu daripada upaya untuk menghilangkan kemiskinan," kata Wapres usai memimpin Rapat Koordinasi tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Gradhika Bakti Praja Semarang, Kamis (7/10/2021).

Wapres mendorong daerah dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi untuk dapat mengembangkan UMKM guna meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga nol persen dapat dicapai di akhir 2024.

"Target Pemerintah pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah harus nol persen, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi, seluruhnya ada 212 kabupaten yang harus kita selesaikan," katanya.

Artikel ini sudah ditayangkan di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo