POLHUKAM

Pakar: Kemungkinan Besar Kasus Harun Masiku Bisa Dihentikan

Harun Masiku / Net
Harun Masiku / Net


JAKARTA - Bekas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku hingga kini belum tertangkap. Bahkan, keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi itu belum diketahui.

Harun Masiku ditetapkan tersangka oleh KPK tekait kasus dugaan suap penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada bekas komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima uang Rp 900 juta dari Harun untuk membantu Politikus PDIP sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

Kasus ini pun begitu kompleks. Pada 20 Januari 2020 Harun Masiku masuk daftar pencarian orang. Meski sudah DPO, Harun Masiku bak belut, licin untuk ditangkap.

Meski sudah DPO, bahkan Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Harun Masuki, namun belum juga membuahkan hasil. Harun masih berkeliaran.

Kasus Harun Masiku ini sudah hampir berjalan dua tahun. Harun berpeluang bebas dengan bantuan Undang-Undang KPK, yang mana menurut Pasal 40 ayat (1) berbunyi, "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penututannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan (SPDP). Dan kemungkinan besar kasus Harun Masiku dapat di hentikan oleh KPK".


Menurut Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, kasus Harun Masiku dapat dihentikan apabila dalam jangka waktu dua tahun proses penyidikan belum selesai.

Berkaca pada kasus pra pradilan RJ Lino, pengadilan menyatakan bahwa penyidikan oleh termohon kepada pemohon yang melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun dan proses hukumnya belum selesai adalah melanggar norma Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Yang oleh karenanya penyidikan tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suparji kepada Info Indonesia, Jumat (15/10/2021).

Suparji mengatakan, kebijakan hukum dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK mengubah perspektif hukum dari represif menjadi preventif. Dari perspektif crime control model menjadi due process model. Sehingga, diberikan kewenangan untuk memberhentikan penyidikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan tidak ada pembatasan terhadap pemberlakuan Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan, sejak awal pemberitahuan dimulainya penyidikan itu terhitung dua tahun. Ketika belum selesai selama dua tahun. Maka, kata Suparji, demi kepastian hukum dan perlindungan HAM diperintahkan untuk dihentikan karena tindak pidana yang labelingnya sangat mendasar.

Suparji menjelaskan, penyidikan sudah dimulai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai dua tahun belum cukup memadai buktinya untuk dibawa ke pengadilan, maka dapat di hentikan. KPK tidak boleh menggantung nasib orang dan merampas haknya lebih lama dengan ditetapkan sebagai tersangka.

"Pasal 40 itu berisi kata dapat dibatalkan penyidikannya yang artinya harus dimohonkan melalui praperadilan," ujar dia.

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang pernah mengatakan, KPK tidak bisa melakukan perpanjangan pencegahan ke luar negeri untuk yang ketiga kali kepada Harun Masiku.

"Merujuk Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan," ujar Arvin, Selasa (21/7/2020).

Arvin menuturkan, sesuai peraturan yang berlaku, permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali. Jika dalam 12 bulan KPK tak menemukan Harun, maka KPK tak bisa lagi mencegah Harun ke luar negeri.

"Kalau ditotal ya cuma 12 bulan," kata Arvin. [***]


Video Terkait:
Usai Dipecat Firli, Eks Pegawai KPK Jadi Tukang Nasgor
Editor: Saeful Anwar