POLHUKAM

Jokowi Pasti Hormati Kehendak Rakyat

Presiden RI, Joko Widodo. (Net)
Presiden RI, Joko Widodo. (Net)


JAKARTA - Dalam waktu berdekatan, dua hasil survei politik membuktikan bahwa wacana Jokowi Tiga Periode masih hidup. Meski masih minoritas dan terganjal aturan konstitusi, gagasan ini terus bersemi.

Jumat pekan lalu, hasil penelitian Saifull Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa 34 persen publik menginginkan Jokowi menjabat presiden satu periode lagi. Jika dirinci maka sebanyak 4 persen responden menyatakan sangat setuju bila Jokowi kembali maju pada Pilpres 2024, sedangkan 30 persen lainnya menyatakan setuju.

Namun, Direktur Eksekutif SMRC, Sirajuddin Abbas, mengungkapkan, surveinya menemukan 62 persen publik tidak setuju atau sangat tidak setuju bila Jokowi kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya.

"Publik yang setuju atau sangat setuju Jokowi tiga periode jumlahnya 34 persen, dan yang tidak menjawab 4 persen," tuturnya.

Survei SMRC memiliki jumlah responden 1.220 orang, berusia 17 tahun ke atas dengan metode multistage random sampling. Survei diketahui memiliki margin of error survei yang diperkirakan 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. SMRC melakukan wawancara lapangan pada 15 hingga 21 September 2021.


Sebelumnya survei nasional dan pemuka opini yang dilakukan Indikator Politik, dirilis pada Rabu (13/10/2021) lalu, menunjukkan fenomena serupa. Yang menandakan peluang Jokowi untuk menjabat tiga periode masih cukup besar bila berdasarkan suara publik. Survei Indikator Politik menemukan mayoritas elite dan masyarakat sama sekali tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, penolakan di kalangan elite atau pemuka opini terlihat lebih kuat ketimbang penolakan dari masyarakat awam. Elite yang sama sekali tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode berjumlah 79,9 persen, sementara publik yang sama sekali tidak setuju hanya 36,9 persen. Elite yang kurang setuju 14,7 persen, sedangkan publik 34,4 persen.

Sebaliknya, publik yang setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 21,1 persen, sedangkan elite hanya 4,2 persen. Sementara itu, publik yang sangat setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 2,8 persen, sedangkan di kalangan elite berjumlah 0,6 persen.

Survei juga menemukan mayoritas kalangan elite dan publik kurang atau tidak setuju sama sekali jika Jokowi harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di Pilpres 2024. Namun, lagi-lagi, penolakan di kalangan pemuka opini itu terlihat lebih kuat dibandingkan di kalangan rakyat awam. Elite yang tidak setuju sama sekali Jokowi kembali nyapres berjumlah 74,8 persen, sedangkan publik hanya 27,9 persen. Sedangkan elite yang menyatakan kurang setuju berjumlah 18,2 persen, dan publik yang kurang setuju 40,8 persen. Di lain pihak, elite yang setuju Jokowi mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024 mencapai 5,1 persen, sedangkan kalangan publik yang setuju 22,9 persen. Publik yang sangat setuju berjumlah 4,6 persen, sedangkan elite berjumlah 0,3 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, juga menjelaskan hasil survei lembaganya menemukan 9,3 persen publik sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi dan 53,9 persen cukup puas. Apabila ditotal, ada 63,2 persen atau mayoritas publik puas dengan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Populasi dari survei Indikator Politik adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang, dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Wawancara di lapangan dilakukan pada 2-7 September 2021.

Adapun responden dari metodologi survei elite adalah pemuka opini nasional dan daerah (provinsi), sebanyak 313 orang dari 16 wilayah di Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang amendemen UUD 1945. Di antara mereka adalah akademisi yang menjadi rujukan media, redaktur media massa, organisasi masyarakat, tokoh agama, budayawan, aktivis LSM dan pusat studi kebijakan.

Hasil penelitian dari dua lembaga survei terkemuka itu mendapat sambutan baik dari pendukung ‘garis keras’ Jokowi. Masih adanya cukup banyak warga menginginkan Jokowi menjabat satu periode lagi tidak bisa disangkal oleh siapapun.

"Artinya, jangan salahkan rakyatnya yang menginginkan Jokowi tiga periode, itu keinginan rakyat," kata Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, kepada Info Indonesia, Minggu (17/10/2021).

Dia menilai isu Jokowi Tiga Periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sangat relevan dibahas dalam proses politik amendemen UUD 1945 yang terus berjalan. Meski begitu, sejatinya kehendak rakyat adalah 'konstitusi tertinggi'. 

Dalam catatan redaksi, sejumlah survei di beberapa bulan lalu sudah lebih dulu menangkap betapa wacana Jokowi Tiga Periode masih mendapat tempat di hati rakyat. April lampau, Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis survei elektabilitas calon Presiden di 2024. Hasilnya, Presiden Jokowi masih meraih angka 18,5 persen. Jokowi hanya dibawahi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menduduki posisi teratas dengan 24,5 persen suara. Sebulan setelahnya, hasil survei Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menyebut nama Jokowi di urutan teratas dari daftar tokoh nasional yang dianggap pantas menjadi Capres 2024.

Kemudian di awal Juni, SMRC juga merilis hasil survei yang mendata tanggapan responden atas wacana Presiden Jokowi maju kembali di Pilpres 2024. Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen. Dia juga menyatakan bahwa konstitusi adalah produk politik yang dihasilkan dari kompromi atau negosiasi. Terwujudnya gagasan Jokowi Tiga Periode sangat bergantung pada negosiasi politik di waktu-waktu dekat. Lanjut Noel, Jokowi Tiga Periode bukan semata soal kekuasaan, namun lebih kepada bagaimana memimpin bangsa ini. Menurutnya, saat ini dan di masa mendatang harus ada sosok yang punya kemampuan dan teruji untuk memimpin Indonesia.

"Dalam hal ini, Jokowi sudah teruji menurut kami," kata eks aktivis Reformasi 1998 yang biasa disapa Noel itu.

Ia secara pribadi mengaku gembira atas tingginya ekspektasi rakyat agar Jokowi menjabat presiden satu periode lagi. Menurutnya, saat ini Jokowi adalah salah satu tokoh yang mampu menjadi perekat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mampu mengonsolidasikan demokrasi dengan cara adab yang luar biasa. Kata dia, Presiden Jokowi mempunyai standarisasi moral yang harus ditiru oleh tokoh-tokoh politik lain di Tanah Air.

"Bahkan ada seorang profesor dari luar negeri yang mengatakan bahwa Jokowi sosok yang jenius. Menurut kita, ya itu harus ditiru oleh siapapun," kata dia.

Setidaknya sudah dua kali Presiden Jokowi secara langsung menolak wacana perpanjangan masa jabatan. Mengenai itu, Noel yakin pemimpin asal Solo itu sangat menghormati kehendak rakyat.

"Kalau Jokowi saya yakin memang tidak mau jadi presiden lagi, tapi kalau tugas bangsa dan kerakyatan, maka harus dipikul. Karena Jokowi orang yang mempunyai keberanian memikul penderitaan rakyatnya," terangnya.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo