POLHUKAM

Elitenya Tersangka Beruntun, Beringin Biasa Digoyang

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)

JAKARTA - Partai beringin dihantam angin ribut. Sebulan terakhir, setidaknya empat elite Golkar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Aparat hukum memang diapresiasi, tapi marak pula spekulasi. Mungkinkah operasi penegakan hukum disusupi operasi lawan politik?

Dimulai dari Alex Noerdin, tokoh Golkar Sumatera Selatan yang pernah dua kali menjabat Gubernur di daerahnya. Ia masih menjabat Anggota Komisi VII DPR RI kala ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi pembelian gas bumi pada 16 September lalu, Seminggu kemudian, mantan Ketua DPD Golkar Sumsel ini ditetapkan pula sebagai tersangka kasus korupsi proyek Masjid Sriwijaya di Palembang.

Tak lama kemudian, publik dihebohkan penangkapan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Umum Golkar ini tersangkut kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Akhir pekan lalu, anak Alex Noerdin yang menjabat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, ikut ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin. Ketua DPD Golkar Sumsel ini ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (16/10/2021).

Terbaru, penyidik KPK juga mencokok Bupati Kuantan Singingi, Andi Putra, yang merupakan tokoh muda Partai Golkar di Riau, pada Senin (18/10/2021). Ketua DPD II Golkar Kuantan Singingi ini ditetapkan sebagai tersangka suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di daerahnya. Kemarin, pimpinan KPK memastikan lembaganya tidak berpolitik karena dua kali dalam waktu berdekatan menangkap kepala daerah yang berasal dari Partai Golkar.

"Kalau kemudian menyangkut dengan partai atau hubungan dengan politik, tentu KPK tidak berpolitik," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, kepada wartawan.


Lili tekankan bahwa KPK memiliki alat bukti yang cukup untuk menyeret Bupati Muba dan Bupati Kuansing ke dalam proses hukum. Ditemui di Kantor DPP Golkar kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa partainya bersedia memberikan bantuan hukum kepada kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi.

"Pasti (membantu), kami mempunyai Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham). Apabila kader-kader dan pimpinan partai membutuhkan bantuan hukum, Bakumham Partai Golkar siap untuk memberikan bantuan hukum," kata Doli, Rabu (20/10/2021).

Dia memastikan Golkar akan mengikuti semua mekanisme hukum dan menghormati penyidikan yang digelar aparat Kejaksaan Agung maupun KPK. Ia masih berharap para kader Golkar yang sudah ditetapkan tersangka itu pada akhirnya tidak terbukti bersalah.

"Negara kita ini adalah negara hukum. Lagipula, status mereka masih tersangka, jadi belum tentu orang tersangka itu terbukti salah atau kemudian bisa otomatis jadi terdakwa atau terpidana," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, meyakini KPK dan Kejaksaan Agung akan bersikap tegas dan sesuai aturan. Ia pastikan Golkar tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Ia juga yakin seluruh kader Golkar akan berusaha sekuat tenaga menjauhi segala tindakan melawan hukum. Sebagai partai pendukung Presiden Jokowi, lanjut Dave, semua kader Golkar solid memperjuangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan dan berkaitan langsung dengan masyarakat.

Kata Dave, Golkar juga terus menjadi motor penggerak di parlemen tingkat pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Pasti tidak ada arahan dari Golkar untuk kadernya melakukan tindakan melawan hukum. Sikap dari Golkar itu justru kebalikannya, yakni menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Dave kepada Info Indonesia.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo