POLHUKAM

Denny Kritik Jokowi Resmikan Pabrik Haji Isam

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana / Net
Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana / Net

JAKARTA - Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Kalimantan Selatan pada hari, Kamis (21/10/2021), mendapat perhatian khusus dari Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana.

Perhatian yang pertama diberikan Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Denny Indrayana soal Presiden Jokowi meresmikan pabrik biodiesel yang didirikan PT Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Kemudian, kata Denny, selang sehari setelah kunjungan Jokowi pada Jumat (22/10/2021), seorang advokat bernama Jurkani melakukan advokasi atas kasus dugaan penambangan ilegal di daerah Tanah Bumbu, dibacok oleh sekelompok orang. Akibatnya, Jurkani mengalami luka parah di kaki dan tangannya.

"Kedua peristiwa tersebut, meskipun seakan-akan terpisah, sebenarnya menunjukkan satu benang merah, bagaimana politik bisnis batu bara bisa masuk ke dalam kepentingan politik dan penegakan hukum di tanah air," kata Denny dalam keterangan kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang karib disapa Haji Denny itu pun mempertanyakan kehadiran Presiden Jokowi meresmikan proyek yang didirikan oleh Johnlin Grup, yang dimiliki Haji Isam, seakan-akan tidak ada masalah, atau dalam kondisi normal.


"Namun, sudah menjadi pemberitaan luas bahwa anak perusahaan Johnlin Grup sedang diduga terjerat perkara korupsi suap pembayaran pajak yang kasusnya sedang disidik KPK, bahkan kasusnya pun sedang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam persidangan bahkan ada saksi yang memberikan keterangan bahwa Haji Isam diduga terlibat dalam proses penyuapan kepada pegawai pajak tersebut," kata Denny.

"Memang saksi tersebut pun akhirnya dilaporkan Haji Isam ke kepolisian karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Laporan demikian tentu menjadi tantangan berat bagi LPSK untuk menjalankan sistem perlindungan saksi di tanah air (witness protection program)," lanjut Haji Denny.

Mantan Cagub Kalsel itu mengatakan, dalam kondisi sedang dijerat dugaan kasus, lebih etis dan bijak jika Presiden Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki oleh Johnlin Grup.

Kehadiran Presiden Jokowi, kata Denny, bagaimanapun akan menimbulkan persepsi politik hukum, bahwa Presiden melindungi Johnlin Grup dan Haji Isam. Di tengah sistem penegakan hukum yang masih rentan dari intervensi keuangan dan kekuasaan, maka kehadiran Presiden Jokowi jelas adalah tindakan yang tidak pas dan amat rentan dikritik sebagai tindakan yang tidak etis.

"Meskipun kita semua paham dengan asas praduga tidak bersalah. Memang, belum secara gamblang termasuk kategori menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice), namun paling tidak mempunyai batas yang sangat tipis dengan menggunakan kekuasaannya (trading of influence) untuk mempengaruhi proses penegakan hukum, utamanya di KPK dan Pengadilan Tipikor," kata Denny.

Dia menambahkan, sedekat apapun relasi kuasa dan dana antara Presiden dengan Johnlin Grup dan Haji Isam, tetap ada batas-batas etika bernegara yang sangat ketat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Presiden Jokowi.

"Bukan hanya semata untuk menjaga proses penegakan hukum yang bebas dari intervensi siapapun, tetapi lebih jauh untuk menjaga marwah Presiden dan Negara dalam berhubungan dengan benturan kepentingan, utamanya ketika berhadapan dengan pengusaha dan oligarki yang memang punya kedekatan relasi dengan diri sang Presiden."

Sudah menjadi rahasia umum, kata Denny, bahwa Presiden Jokowi, kalangan istana, partai politik, dan banyak elit serta pejabat negara memang dekat dengan Johnlin Grup dan Haji Isam. Tepat setahun lalu, pada hari Kamis (22/10/2000), Presiden Jokowi telah pula meresmikan pabrik gula yang dimiliki Johnlin Grup di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

"Saat itu, tidak terlalu problematik, karena belum muncul kasus pajak yang terkait dengan Johnlin Grup di KPK," kata dia.

Terkait pertanyaan salahkah Presiden Jokowi meresmikan suatu proyek, jawabannya tentu tidak. Termasuk jika yang memiliki proyek tersebut pernah membantu pendanaan kampanye dalam pemilihan presidennya.

"Namun, sekali lagi, masalah utamanya adalah secara etika kalau pemilik proyek tersebut diduga sedang terjerat kasus hukum yang sedang berjalan, dan ada keterangan saksi dan bukti-bukti yang mengarah kepada dugaan tindak pidana korporasi maupun pribadi sang pemilik proyek. Seorang Presiden tentunya harus sangat sadar dan paham soal etika hukum bernegara yang demikian," kata Denny.

Terkait pembacokan terhadap Advokat Jurkani, yang sedang mengadvokasi persoalan penambangan ilegal batu bara. Dikatakan Denny, perbuatan biadab demikian bukan hanya tindak pidana yang menciderai profesi advokat yang harus dilindungi, tetapi lagi-lagi menunjukkan politik bisnis batu bara di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Bumbu, memang penuh tantangan dan seringkali beririsan dengan tindak kekerasan, tindak pidana, dan praktik-praktik mafioso.

"Polisi diberitakan sudah menangkap dua pelaku pembacokan. Namun, tidak sulit untuk mengkritisi, bahwa harusnya aparat penegak hukum menjerat pelaku utamanya. Tindakan penambangan ilegal yang dilakukan dengan memasukkan alat-alat berat, kata dia, tentulah sangat mudah untuk membuktikan siapa penyandang dana dan pelaku utamanya.  Menangkap pelaku pembacokan semata atau hanya mengatakan tragedi tersebut hanya karena minuman keras, amat patut dikritisi," kata dia.

Melihat kejadian ini, Denny menilai tidak aneh jika KPK dan polisi kesulitan untuk mengungkap siapa pelaku utama dugaan penyuapan pajak terkait Johnlin Grup ataupun dalang utama dibalik pembacokan advokat Jurkani. Menurutnya, dari sini lah profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum diuji dan dipertaruhkan.

"Di Kalimantan Selatan penegakan hukum kita kembali diuji, apakah tajam tanpa pandang bulu, atau kembali lumpuh karena godaan kekuasaan dan keuangan," kata Denny. [***]


Video Terkait:
Jokowi Tak Mau Ribet, PNS akan Digantikan Robot AI
Editor: Saeful Anwar