WARNA-WARNI

Biar Murah, Harga Tes PCR Perlu Evaluasi dan Subsidi

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)

JAKARTA - Pakar Kesehatan Universitas Indonesia (UI), Prof. Zubairi Djoerban, mendorong pemerintah memberikan subsidi untuk menurunkan tarif tes Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 dengan tetap menjaga kualitas hasilnya.

"Harga bisa bisa lebih murah tanpa menurunkan kualitas itu yang terbaik, artinya bisa dievaluasi," kata Zubairi di Jakarta, Senin (25/10/2021).

Dokter Spesialis Penyakit Dalam subspesialis Hematologi-Onkologi (kanker) itu mengatakan, tarif tes PCR yang saat ini berada di kisaran Rp500 ribu per orang perlu dievaluasi. Zubairi menyebut, tarif ideal saat ini berkisar Rp300 ribu per orang meskipun hasil evaluasi dari otoritas terkait tidak bisa kurang dari Rp400 ribu per orang.

Zubairi yang berpraktik di Rumah Sakit Kramat 128 Jakarta itu berpendapat, selisih tarif PCR dapat ditutup menggunakan alokasi dana pemerintah atau program subsidi.

"Pemerintah kan bisa memberikan subsidi. Subsidinya Rp100 ribu atau Rp200 ribu, sehingga biaya yang dibayarkan oleh masyarakat lebih murah," bebernya.


Besaran tarif pelayanan kesehatan, disebut Zubairi, sangat berhubungan erat dengan kualitas. Salah satunya adalah layanan tes PCR yang lebih akurat dibandingkan antigen.

"PCR memang bagus untuk diagnosis lebih baik daripada antigen, namun antigen harganya Rp100, PCR Rp400 ribu. Jadi, kalau harga bisa bisa turun tanpa menurunkan kualitas itu yang terbaik," kata alumni Institut Kanker dan Imunogenetik RS Paul Brousse, Villejuif, Prancis itu.

Untuk itu, Zubairi mendorong pihak terkait kembali menghitung ulang tarif PCR hingga menyentuh angka yang relatif terjangkau masyarakat. 

"Artinya bisa dievaluasi. Apakah bisa turun ataukah turunnya dengan subsidi pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa Presiden RI, Joko Widodo, meminta agar harga tes PCR turun menjadi Rp300 ribu.

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300 dan berlaku selama tiga kali 24 jam untuk perjalanan pesawat," katanya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo