POLHUKAM

Catat, Nggak Ada Subsidi Buat PCR

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)

JAKARTA - Harga Polymerase Chain Reaction (PCR) diminta Presiden Joko Widodo untuk turun menjadi Rp300.000 setiap sekali tes. Namun, sejumlah lembaga masyarakat meminta agar harganya semakin diturunkan, atau gratis.

Namun, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah tidak akan mengucurkan dana subsidi, untuk menurunkan tarif tes reaksi berantai atau PCR.

"Pemerintah tidak merencanakan ada subsidi karena memang kalau kita lihat harganya, apalagi sudah diturunkan itu sudah cukup murah," kata Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang diikuti dari YouTube Perekonomian RI di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Budi mengatakan harga PCR di Indonesia yang semula dipatok Rp900.000 setiap sekali tes, sudah 25 persen lebih rendah harganya bila dibandingkan dengan harga PCR di bandara lain di dunia.

"Jadi kalau misalnya diturunkan ke Rp300 ribu, itu mungkin masuk yang paling murah dibandingkan dengan harga PCR airport di dunia," ujar dia.


Ia mengatakan India masih menjadi negara dengan tarif PCR termurah di dunia selain China.

"Yang paling bawah memang India murah sekali Rp160 ribu. Tapi memang India membuatnya di dalam negeri kemudian ekonominya berkembang karena juga rakyatnya banyak itu bisa tercapai," katanya.

Pecat Mendagri
Polemik harga, terjadi sejak pemberlakukan keberangkatan pesawat mewajibkan menggunakan PCR. Bahkan, Relawan Jokowi Mania (JoMAN) menggugat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 tahun 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kemarin.

"Gugatan kami telah diterima oleh PTUN Jakarta dengan nomor registrasi 241/G/2021 PTUN Jakarta," kata Ketua Umum JoMAN Immanuel Ebenezer di PTUN Jakarta.

Gugatan itu terkait Inmendagri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Joman pun menganggap jika Inmedagri yang dikeluarkan Tito Karnavian melanggar Undang Undang Dasar (UUD). Serta meminta agar aturan tersebut dicabut, atau memecat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Instruksi itu tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan undang-undang," tegas Ebenezer.

Relawan Jokowi pun mencuriga jika syarat tes PCR merupakan permainan mafia pandemi untuk mencari keuntungan saat rakyat sedang susah.

"Nah kami nggak tahu maksudnya PCR ini karena aspek medis atau aspek bisnis. Karena sampai detik ini kami enggak tahu maksud dan tujuannya. Karena tugas kami yang jelas sebagai pendukung presiden akan memberhentikan pesta pora-para mafia pandemi," kata dia.

"Karena begini, rakyat bukannya tidak mau diatur, persoalannya rakyat jangan diperas di balik aturan pemerintah atau apapun namanya. Ini bahaya, kasihan presiden dan masyarakat hari ini yang sudah susah menganggur karena tidak ada pekerjaan kemudian baru melakukan aktivitas pekerjaan ke luar kota harga tiket cuma 700 ribu tidak sebanding dengan harga PCR yang 900 ribu, 1,5 juta," tandasnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat Bambang Sri Pujo menjelaskan untuk mendaftarkan gugatan di PTUN dibutuhkan dua unsur. Pertama, perlu diketahui instruksi itu bertentangan dengan undang-undang, dan kedua adanya dugaan yang tidak benar. Bambang menjelaskan di bagian pembukaan Inmendagri tidak memiliki landasan hukum sama sekali, misalnya UUD 1945 atau UU yang berkaitan dengan dikeluarkannya instruksi tersebut.

"Ini instruksi yang ketiga kalinya, sebelumnya ada nomor 36, 45 dan saat ini 53," kata Bambang.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo