POLHUKAM

Digoyang Rentetan Kasus Memalukan

Jenderal Sigit, Lanjutkan!

Grafis oleh Info Indonesia.
Grafis oleh Info Indonesia.

JAKARTA - Rentetan kejadian yang mempermalukan Polri dalam sekian waktu terakhir adalah 'puncak gunung es’ dari masalah yang jauh lebih besar. Pekerjaan mereformasi kepolisian harus berkelanjutan dan tidak boleh dibebankan ke pundak satu orang saja.

Belakangan ini, kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo betul-betul diuji ketika lembaga yang dipimpinnya terus menerima sorotan tajam, bahkan kritik pedas, dari masyarakat luas. Secara berentet kasus-kasus pidana, pelanggaran kode etik, dan tindakan amoral yang melibatkan anggota Polri terpublikasi baik lewat media sosial maupun media massa.

Di tengah menurunnya rasa hormat dan kepercayaan publik kepada Polri, Jenderal Sigit masih berharap masyarakat Indonesia bisa lebih mencintai Polri di masa yang akan datang.

"Ke depan, saya inginkan polisi dicintai karena Polri melindungi dan mengayomi masyarakat, karena Polri hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang ingin kami ciptakan," kata Sigit saat meresmikan revitalisasi Museum Polri tahun anggaran 2021 di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).

Jenderal yang mengusung konsep Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) itu mengingatkan seluruh bawahannya soal betapa beratnya tantangan tugas di tengah era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi ini. Jika Polri salah langkah maka bisa berdampak pada marwahnya di mata masyarakat.


"Karena itu perlu beradaptasi," kata lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 itu.

Mantan Kabareskrim itu meminta kepada seluruh anggotanya untuk bersikap bijaksana dan profesional di era keterbukaan informasi ini, mengingat setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi akan berdampak pada citra institusi Polri. Ia berharap semua jajaran Polri bisa mengukir sejarahnya dengan prestasi, profesionalitas, dan bertugas sesuai harapan masyarakat Indonesia saat ini. Pekan lalu, Sigit sudah mengarahkan seluruh pimpinan Polri agar memberikan tindakan tegas kepada anggota kepolisian yang tidak bekerja sesuai aturan. Bahkan, secara spesifik Sigit meminta para pimpinan menjatuhkan pemecatan dan proses pidana kepada personelnya yang memperburuk citra Polri.

"Perlu tindakan tegas, jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih," kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).

Ujian Bagi Presisi

Kalangan pengamat hukum dan kepolisian masih menaruh respek dan harapan besar kepada Kapolri Sigit untuk memperbaiki citra dan meningkatkan pelayanan Polri kepada publik. Walau sama sekali bukan pekerjaan mudah, tetapi komitmen dan konsep yang diusung Jenderal Sigit dapat menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi dan menetapkan langkah-langkah perbaikan yang mesti diambil.

Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai, konsep Presisi yang diperkenalkan Sigit sejak dirinya dilantik pada awal tahun ini menimbulkan harapan dari masyarakat. Hanya saja, saat ini konsep itu mendapatkan ujian dari kasus-kasus belakangan yang mencoreng wajah Polri.

Menurut Sugeng, sejauh ini Sigit mampu cukup baik melewati ujian yang cukup berat. Salah satu buktinya adalah penerbitan telegram kepada seluruh Kapolda yang isinya perintah untuk memberikan pelayanan yang humanis terhadap masyarakat. Selama Sigit menjabat, banyak anggota kepolisian yang langsung ditindak tegas, mulai dari dimutasi hingga dicopot dari jabatannya, jika terbukti melakukan kekerasan dan pelanggaran dalam bertugas. Menurut Sugeng, Kapolri sukses menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang dilakukan anggota kepolisian.

"Sekarang tinggal implementasinya di lapangan diperketat agar program Kapolri yang sudah baik itu bisa berjalan dengan baik," kata Sugeng kepada Info Indonesia.

Meski begitu, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Sigit, yakni memberi perhatian serius kepada kerja-kerja reserse. Menurutnya, di bidang reserse-lah akan ditentukan hitam dan putih, hidup atau matinya seseorang. Sementara, proses penyelidikan dan
penyidikan di bidang reserse masih sangat tertutup. Menurut Sugeng, sifat yang tertutup itu menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang yang besar. Misalnya kriminalisasi, keberpihakan pada salah satu pihak dalam perkara, menyembunyikan alat bukti, fakta, dan memberikan laporan palsu kepada atasan yang seharusnya berhak menetapkan.

"Jadi di sini yang tahu itu hanya polisi dan advokat, masyarakat tidak tahu. Itu jadi pekerjaan rumah Kapolri, apakah bisa tegas kepada Kabareskrim untuk membenahi aparatur resersenya," ucap Sugeng

Tiga Langkah

Terpisah, Guru Besar bidang Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf, mengungkapkan, ada tiga langkah yang perlu dilakukan Kapolri untuk mencegah berulangnya kasus tercela anggota polisi. Pertama, pembinaan anggota kepolisian, terutama di level perwira menengah ke bawah harus ditingkatkan. Karena menurut dia, anggota kepolisian yang berpangkat rendah adalah yang paling sering terpancing emosinya saat bertugas di lapangan. Mereka belum memiliki mental yang baik, sehingga rentan memunculkan kasus kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan.

"Tidak hanya cukup dengan mengeluarkan pedoman atau peraturan Kapolri, tapi bagaimana menguatkan mentalitas dan psikologis," kata Asep.

Kedua, harus melakukan pengawasan bertingkat dan berjenjang. Bila terdapat anggota polisi yang melakukan kesalahan, maka atasannya juga harus bertanggung jawab. Hal Itu dilakukan bertujuan agar atasan dapat melakukan pengawasan kepada anak buahnya dengan ketat dan maksimal.

Ketiga, yang perlu dilakukan Polri ialah membangun kepercayaan publik. Kata Asep, Polri perlu mengubah strategi, mengubah penampilan, lebih humanis, dan lebih memiliki empati. Ia juga meminta agar kepolisian melakukan kolaborasi dengan masyarakat.

"Jangan merasa polisi paling benar, berkuasa dan paling berkepentingan untuk keamanan di Tanah Air," ujarnya.

Dia menyebut, kejadian-kejadian yang memperburuk citra Polri bukan hanya terjadi pada zaman Jenderal Sigit. Bahkan, kata Asep, zaman kepemimpinan Tito Karnavian lebih parah karena nuansa politisasi Polri sangat kentara. Namun, ia mendorong adanya penelusuran serius atas dugaan keberadaan investor politik di belakang Polri, terutama saat bangsa ini akan memasuki tahun-tahun politik dan Pemilu Serentak 2024.

"Jangan-jangan memang Polri dibekingi oleh investor politik. Kalau terjadi polisi dibiayai oleh konglomerat untuk pengamanan dan sebagainya, maka kebijakan hulunya patut ditelusuri," kata dia.

Bukan Copot Kapolri

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, mengatakan, sorotan tajam publik kepada Polri saat ini adalah momentum untuk memperbaiki kinerja agar lebih Presisi. Dia mengapresiasi langkah-langkah tegas yang dilakukan Kapolri dan para pimpinan di bawahnya terhadap para anggota yang bekerja tidak sesuai etika dan ketentuan. Agar kasus-kasus memalukan lainnya tidak terulang kembali maka pengawasan dan peningkatan profesionalisme harus benar-benar dilakukan secara intensif.

"Diperlukan peningkatan pengawasan supaya anggota kepolisian lebih profesional dan berintegritas," kata Suparji.

Sedangkan pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo, menilai, yang terjadi sekarang adalah narasi polisi humanis belum dipahami oleh segenap jajaran kepolisian secara menyeluruh dan merata. Karena itu, opsi pencopotan Kapolri bukanlah jalan keluar dari prahara yang menimpa Polri. Menurut dia, proses perubahan paradigma polisi yang diterapkan oleh Kapolri memang membutuhkan waktu panjang.

"Saya pikir, semboyan Presisi oleh Kapolri ini perlu dijabarkan dalam nilai-nilai yang riil dalam konteks penegakan ketertiban dan disiplin daripada mengatasi gangguan keamanan. Karena narasi itu kadang masih diartikan sebagai tindakan tegas dan terukur," terang Wasisto.

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Mahasiswa Dibanting, Kapolri Dikhianati
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo