EKONOMI

Jaga Stabilitas Keuangan Negara

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (Net)
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (Net)


JAKARTA - Surat Berharga Negara (SBN) menjadi penguat dalam likuiditas negara di masa pandemi ini. Setidaknya Bank Indonesia (BI) menjadi penyokong utama, untuk memborong SBN tersebut.

Dalam pasar perdana sejak Januari hingga 15 Oktober 2021, tercatat bank sentral telah membeli sebanyak Rp142,74 triliun. Kemudian, penempatan likuiditas perbankan di SBN per September 2021 mencapai Rp1.502,91 triliun atau merupakan 15,44 persen dari total aset.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan, dari total pembelian Rp142,74 triliun, terdiri dari mekanisme lelang utama Rp67,28 triliun, lalu sisanya Rp75,64 triliun, menggunakan lelang tambahan, atau Greenshoe Option. Ia menjelaskan pembelian SBN di pasar perdana tersebut merupakan bagian dari sinergi kebijakan BI dan pemerintah untuk pendanaan APBN 2021. Dengan sinergi kuat bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), BI terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan baik dari sisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Hal tersebut, kata Perry Warjiyo, tidak saja untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga untuk upaya bersama mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Dari sisi moneter, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga mempertahankan kebijakan likuiditas longgar, baik pada tahun lalu maupun tahun ini. Ia menuturkan pihaknya kembali menginjeksi likuiditas perbankan (Quantitative Wasing/QE) sebesar Rp129,9 triliun pada tahun 2021. Dari sisi makroprudensial, BI juga melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif agar bersama KSSK bisa meningkatkan kredit dari sektor keuangan kepada dunia usaha, sebagai bagian untuk upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Caranya, dengan mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar nol persen, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84–94 persen, serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar enam persen dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5 persen, dengan masing-masing fleksibilitas repo kepada BI," kata Perry Warjiyo.


Dari sisi sistem pembayaran, otoritas moneter terus mempercepat akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian untuk mengintegrasikan ekosistem ekonomi keuangan digital nasional sebagai sumber pendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang telah diluncurkan pada 2019.

Sementara itu, dari sisi perbankan yang juga cukup banyak membeli SBN, dijelaskan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso merupakan bagian, dari sokongan untuk menguatkan likuiditas negara. Meski demikian ia menyebutkan kecukupan likuiditas perbankan memadai untuk mendukung kredit, tercermin dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (DPK) per September 2021 terpantau masing-masing pada level 152,80 persen dan 33,53 persen.

"Angka tersebut meningkat cukup besar dibandingkan akhir triwulan II-2021, seiring dengan penurunan kasus harian COVID-19, peningkatan aktivitas ekonomi, dan berbagai upaya KSSK dalam memberi dorongan pertumbuhan kredit ini," tuturnya.

Selain itu ia mengungkapkan kredit perbankan pada sektor utama menunjukkan peningkatan, seperti kredit rumah tangga yang tumbuh 2,77 persen (ytd), kredit sektor perdagangan 2,43 persen (ytd), dan kredit sektor manufaktur tumbuh 2,05 persen (ytd).

Perbankan juga berkontribusi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui penurunan suku bunga kredit. OJK mencatat tingkat Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) mengalami tren penurunan dari 9,69 persen pada Juni 2021 menjadi 9,66 persen pada September 2021, terutama didorong penurunan komponen harga pokok dana.

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo