EKONOMI

Tambah Bansos Atasi Kemiskinan Ekstrem

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Net)
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Net)


JAKARTA - Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan pemerintah akan melakukan realokasi perlindungan sosial (perlinsos) untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 2021.

"Untuk penambahan atau top-up Kartu Sembako, maka nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi Perlinsos lainnya, seperti KPM Sembako dan cadangan Perlinsos," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Airlangga mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan sedang menghitung ketersediaan anggarannya, karena penambahan bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa akan sebesar Rp300 ribu.

Penambahan itu diberikan untuk durasi tiga bulan, yakni sampai Desember 2021 kepada 35 kabupaten prioritas, yang menjadi target program pengentasan kemiskinan ekstrim. Selain itu, pemerintah juga akan memperluas cakupan wilayah penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah (BSU), karena masih terdapat sisa dana sebanyak Rp1,7 triliun. Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mempersyaratkan tidak ada perubahan kriteria penerima. Perubahan hanya terkait cakupan wilayah menjadi level nasional atau 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Kemudian, total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut. Serta perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya, seperti Kartu Prakerja, PKH, BPUM, dan lain-lain. Terkait program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Airlangga menjelaskan hingga 25 Oktober 2021 telah disalurkan kepada 706.996 penerima, yang berarti telah mencapai lebih 70 persen dari target.


Menurutnya, serapan ini sangat baik dan dinilai akan mampu efektif membantu PKL dan pemilik warung, maupun bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan lain.

"Bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya," ujar Airlangga.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, kondisi kemiskinan ekstrem dan kemiskinan tidak akan selesai hanya dengan pemberian bantuan sosial (bansos).

"Upaya pemberdayaan ekonomi juga harus ikut digerakkan dalam upaya penyelesaian kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah," kata Wapres, Jumat (22/10/2021).

Menurut Wapres, tidak akan dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan sosial. Akan tetapi, harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat dengan kondisi miskin dan miskin ekstrem tersebut, perlu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

"Di sinilah peran penting UMKM yang selama ini telah berperan menjadi tulang punggung perekonomian nasional," kata Maruf.

Terkait dengan penyelesaian kemiskinan ekstrem, Wapres telah melakukan kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang 35 kabupatennya menjadi daerah prioritas dalam pencapaian angka miskin esktrem nol persen di akhir 2021. Dalam kunjungannya, Wapres mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten terkait.

"Saya juga mengamati pentingnya kehadiran pemerintah dan pihak swasta melalui kebijakan yang holistik dan komprehensif," katanya.

Artikel ini sudah ditayangkan di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Total 83,9 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Didatangkan
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo