POLHUKAM

Kelurahan Benarkan Jaksa Agung Burhanuddin Punya KTP Ganda

Ilustrasi / Dok INFO INDONESIA
Ilustrasi / Dok INFO INDONESIA


JAKARTA - Petugas Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan membenarkan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki nomor induk kependudukan (NIK) alias KTP ganda. Meski demikian, yang berlaku itu NIK atau KTP yang berbasis elektronik.

"Yang berlaku hanya KTP elektronik," kata Marsuhil yang bertugas di bagian Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Pejaten Barat saat ditemui INFO INDONESIA, Kamis (28/10/2021) siang kemarin.

Wartawan INFO INDONESIA perlu memverifikasi data tersebut lantaran ditemukan KTP atas nama ST Burhanuddin yang beralamat di Pejaten Barat, Pasar Minggu. Pada KTP dengan nomor induk kependudukan 317404** itu terpampang foto yang sama dengan wajah Jaksa Agung Burhanuddin. Pada KTP itu pula, Burhanuddin ditulis lahir di Cirebon, 17 Juli 1960.

Masih berdasarkan informasi di KTP itu, tahun pembuatan KTP itu tertulis pada 2010. Statusnya ditulis kawin dan bekerja sebagai karyawan swasta. Untuk diketahui, pada 2010, ST Burhanuddin merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Wibisana memastikan, berdasarkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Jaksa Agung Burhanuddin dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 195407171987031001, lahir pada 1954. Karena itu, statusnya saat ini sudah pensiun sebagai pegawai negeri sipil.


"Kalau Pak (Jaksa Agung) ST Burhanuddin, hanya ada 1 data di SAPK BKN. Lahir tahun 1954. NIP 195407171987031001. Status Pensiun,” kata Bima beberapa waktu lalu.

Marsuhil mengatakan, ST Burhanuddin memang termasuk warga Pejaten Barat dan yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung. Meski secara sistem KTP Burhanuddin sudah tidak berlaku karena belum elektronik, tapi tetap terdata di Kelurahan Pejaten Barat. Dan itu akan tetap terdaftar sepanjang tidak ada permintaan atau permohonan penghapusan dari Burhanuddin.

Lantas mengapa Jaksa Agung Burhanuddin mengaku sebagai karyawan swasta padahal di 2010 menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan?

"Kalau itu kurang paham ya," kata Marsuhil.

Dalam KTP Jaksa Agung Burhanuddin yang kelahiran 1960 itu, status perkawinannya ditulis kawin. Keterangan sama dengan penjelasan Marsuhil bahwa Burhanuddin statusnya kawin dan memiliki satu anak.

Keterangan ini berbeda dengan data dalam Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (Simkari). Di situ tertulis, Jaksa Agung Burhanuddin disebut kelahiran 17 Juli 1954. Dan alamat rumahnya ditulis berada di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Statusnya juga disebut kawin dengan 3 anak. Lalu mengapa data-datanya berbeda satu dengan lainnya?

Menurut Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa, David Sitorus, salah satu dari data tersebut pasti ada yang palsu karena tidak mungkin seseorang memiliki data kependudukan dua. Karena itu, Jaga Adhyaksa mendesak aparat berwenang mengusut kontradiksi adanya data ganda milik Jaksa Agung Burhanuddin, mulai dari identitas hingga ijazah yang telah digunakan. 

"Akan sangat memalukan dunia penegakan hukum di Indonesia jika benar hal ini terjadi. Apalagi tidak mungkin seseorang dilahirkan 2 kali," ujar David.

David juga mengingatkan, dugaan kepemilikan KTP ganda ini penting untuk ditindaklanjuti. Apabila hal ini benar maka tindakan ini sudah termasuk kejahatan terhadap Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat 6 yang diancam dengan pidana dua tahun.

"Meski data kependudukan itu melibatkan pejabat publik seperti Jaksa Agung Burhanuddin, semua sama di mata hukum atau disebut sebagai asas equality before the law. Sesuai Tap MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa tahun 2001, pejabat negara yang mendapat sorotan publik karena kebijakan dan tingkah lakunya mundur dari jabatannya tanpa perlu menunggu putusan pengadilan," kata David. [***]

Editor: Saeful Anwar