POLHUKAM

Sesuai KTP Lahir 1960, Jaksa Agung Burhanuddin Beristrikan Mia Amiati Pejabat di Kejagung

Jaksa Agung ST Burhanuddin / Net
Jaksa Agung ST Burhanuddin / Net


JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin disebut telah kawin dengan 1 (satu) anak sebagaimana dengan data kependudukannya yang tertuang dalam KTP yang bertahun lahir 17 Juli 1960. Berdasarkan penelusuran wartawan INFO INDONESIA, petugas Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, menuturkan, nama tersebut benar merupakan warga Pejaten Barat dan saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung.

"KTP tersebut belum elektronik, jadi tidak berlaku. Tapi belum ada permohonan penghapusan dari yang bersangkutan," kata Marsuhil yang bertugas di bagian Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Pejaten Barat saat ditemui wartawan Info Indonesia beberapa waktu lalu.

Selain memiliki 1 (satu) anak, menurut Marsuhil, istri Jaksa Agung Burhanuddin juga pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Dalam data yang ditunjukkan Marsuhil yang terpampang di layar monitor komputernya, nama istri Burhanuddin adalah Dra. Mia Amiati Iskandar yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Berdasarkan foto yang ada dalam riwayat data kependudukan, wajahnya menunjukkan sama dengan Mia Amiati sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Nama ini tentu saja tidak asing di lingkungan Kejaksaan Agug karena sebelumnya Mia juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

Nama Mia juga menduduki posisi pertama dalam seleksi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Berkualifikasi Pemantapan Tahun 2020. Meski menduduki posisi nomor satu dari seleksi itu, Mia akhirnya tetap menjabat sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jamintel.


Lantas mengapa ini penting? Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, telah diatur sanksi disiplin bagi PNS poligami dan cerai. Bagi PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat.

Pada Pasal 45 PP tentang Disiplin PNS itu berbunyi PNS yang melanggar ketentuan PP No. 10 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan PP ini. Sesuai Pasal 8 ayat 4 PP tentang Disiplin PNS, jenis hukuman disiplin berat:

  1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sementara itu pada PP No. 45 tahun 1990 diatur mengenai ketentuan bagi PNS yang akan melaksanakan perkawinan atau pun perceraian. Salah satu yang diatur juga mengenai poligami bagi PNS. Pasal 4 berisi sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
  2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
  3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
  4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Jika merujuk kepada status Mia Amiati yang berstatus sebagai PNS merupakan istri kedua dari Jaksa Agung Burhanuddin. Pasalnya, seperti dikutip dari situs resmi Kejaksaan Agung istri Jaksa Agung Burhanuddin disebut Sruningwati Burhanuddin yang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD) Pusat.

Dengan fakta itu, tentu saja tindakan Mia sebagai perempuan PNS melanggar PP tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS itu. Sanksinya sebagaimana yang disebutkan pada PP tentang Disiplin PNS adalah pemecatan secara tidak hormat.

Kemudian, hubungan antara Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia Amiati itu juga tidak sesuai dengan Tap MPR Nomor XI tahun 1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pasalnya hubungan Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia adalah suami-istri sehingga penunjukan dirinya sebagai pejabat di Kejaksaan berpotensi KKN dan konflik kepentingan.

Soal hubungan Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia Amiati itu, wartawan INFO INDONESIA berupaya menghubungi Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Bambang Sugeng Rukmono melalui panggilan telepon dan pesan teks. Namun, hingga berita ini diterbitkan sama sekali belum ada respons dari Jambin Bambang Sugeng Rukmono.

Sementara itu, dalam sebuah laporan yang dimuat portal berita netralnews.com, Ketua Komisioner Komisi ASN Agus Pramusinto mengatakan, pihaknya mengawasi penerapan nilai dasar yang terkait Pancasila dan UUD 1945. Juga mengawasi dode etik dan perilaku PNS menyangkut etika dalam bekerja. 

"Bisa dilaporkan ke KASN dengan memberikan bukti-bukti," kata Agus beberapa waktu lalu.

Lalu, bagaimana dengan perempuan PNS yang menjadi istri kedua, ketiga dan keempat? Apakah itu termasuk melanggar aturan atau kode etik dan perilaku PNS?

"Diadukan saja dengan bukti-bukti kalau memang ada pengaduan dari pihak istrinya. Nanti akan diklarifikasi dan dikaji," ujar Agus. [***]

Editor: Saeful Anwar