POLHUKAM

Mahfud MD: Pemerintah Sama Sekali Tidak Anti Kritik

Menko Polhukam, Mahfud MD. (Net)
Menko Polhukam, Mahfud MD. (Net)


JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan sama sekali tidak anti kritik, tetapi akan menjawab kritik dengan data.

Demikian disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (14/11/2021).   

"Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap anti kritik," katanya.

Pernyataan Mahfud MD terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang menurutnya telah muncul sejak awal, terutama ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020. Pemerintah yang menetapkan Perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa Perppu dibuat untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan payung hukum. Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

"Menurut hukum keuangan, pemerintah bisa dianggap melanggar undang-undang jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, pemerintah membuat Perppu," paparnya.


Ternyata, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, DPR RI menyetujui Perppu tersebut menjadi UU Nomor 2/2020 dan setelah diuji yang dibenarkan oleh MK. Justru, MK memperkuat frasa yang ada di pasal 27 ayat 2 bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun 'selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.' Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 sebagai 'conditionally constitutional.'

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud MD memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

"Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silakan kritik dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik," kata Mahfud MD.


Video Terkait:
Kata Mahfud MD Jangan Bayar Utang Pinjol
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo