DAERAH

Formula E Jadi Ajang Menjarah Uang Rakyat

Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu. (Info Indonesia/Moehamad Dheny Permana)
Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu. (Info Indonesia/Moehamad Dheny Permana)


JAKARTA - Rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E dinilai sebagai upaya menjarah uang rakyat. Karenanya, sudah tepat jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menelisik dugaan penyimpangan didalamnya.   

"Kasus Formula E ini upaya penjarahan uang rakyat Jakarta melalui APBD. Anggaran yang awalnya Rp2,1 triliun turun drastis menjadi Rp560 milliar sesuai keterangan Jakpro. Pertanyaan yang paling gampang kenapa bisa turun dari Rp2 triliun menjadi Rp560 miliar. Sisanya mau dikemanakan," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, saat ditemui Info Indonesia, Kamis (18/11/2021).

Ia membeberkan hasil telaah yang dimiliki KP3I atas rencana pembayaran comitment fee oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E. Dari data tersebut, berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Jakpro dengan Formula E Operataion (FEO), Pemprov DKI Jakarta disertakan sebagai penjamin atau disebut Parental Guarantee. Di mana, Pemprov DKI Jakarta dalam perjanjian tersebut akan melakukan kewajiban membayar commitment fee dan kewajiban lainnya apabila PT Jakpro tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada FEO.

Commitment fee tersebut berjangka waktu lima tahun dengan rincian pembayaran setiap tahunnya yaitu Sesi 2019/2020 sebesar Euro 20.000.000, Sesi 2020/2021 sebesar Euro 22.000.000, Sesi 2021/2022 sebesar Euro 24.200.000, Sesi 2022/2023 sebesar Euro 26.620.000 dan Sesi 2023/2024 sebesar Euro 29.282.000.

Total untuk lima sesi adalah sebesar Euro 122.102.000. Dengan asumsi kurs per 1 Euro sama dengan Rp18.000,00 maka total seluruh sesi ekuivalen mencapai Rp2.197.836.000.000,00.


Anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Formula E juga telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaannya terhadap APBD DKI tahun 2019-2020. 

Padahal, kata Tom, terdapat negara-negara penyelenggara Formula E yang tidak dibebankan membayar comitment fee. Terlebih, peraturan gubernur yang awalnya mengatur pembiayaan tersebut juga telah hilang. Ia menyebut Pemprov DKI telah memanipulasi data. Karena itu, Tom meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta yang kemudian mendukung penyelenggaraan Formula E.

"Sekarang yang lebih dahsyat itu dia (Anies) mengeluarkan pergubnya ini hilang. Maka kemarin itu sebenarnya dia sudah layak jadi tersangka karena Pemprov DKI ini hebat memanupulasi data. Pergub sudah keluar sampai 2024 akan membayar ya kan, sedangkan dia sampai 2022 menjadi gubernur," jelas Tom.

Kemudian, Anies juga telah melangkahi aturan, yang mana tidak terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta untuk izin kegiatan Formula E. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 terkait tugas dan wewenang DPRD Provinsi pada huruf (f) menyatakan bahwa DPRD Provinsi berwenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi. Selanjutnya pada huruf (g) menyatakan bahwa DPRD Provinsi berwenang memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Namun, menurut Tom, apa yang dilakukan oleh Anies sangat keliru karena langsung mengikat perjanjian dengan FEO meski belum mendapat persetujuan legilslatif.

"Dia ke sana kan langsung melakukan aggrement tentang pelaksana Formula E di Jakarta, baru dia laporkan. Bukan dia bahas dulu di internal dengan DPRD-nya. Kan setelah clear, ini baru mencuat," jelas Tom.

Ia menambahkan, seharusnya sebagai gubernur, Anies melakukan komunikasi dengan dewan apabila ingin mengambil kebijakan.

"DKI ini kan boleh dikatakan pemerintah, bukan perusahaan. Yang harusnya ketika gubernur mau mengambil sebuah kebijakan event apapun kan harus ngobrol dulu, minimal dengan pimpinan dewan, ini kan tidak," kata Tom.


Video Terkait:
Kawasan Ancol Jadi Sirkuit Formula E
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo