POLHUKAM

Didukung Erick, Formula E Terus Diselidiki

Menteri BUMN, Erick Thohir. (Net)
Menteri BUMN, Erick Thohir. (Net)


JAKARTA - Niatan Pemprov DKI Jakarta menggelar balapan Formula E tengah jadi polemik di ibu kota. Bahkan, beberapa fraksi di DPRD DKI mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan.

Meski dikelilingi banyak kontroversi, ajang balapan Formula E mendapatkan dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Dia menyebut, balap mobil listrik yang digelar di Jakarta tahun depan merupakan event besar yang akan mempromosikan Indonesia kepada dunia.

"Tentu event yang lain itu adalah event lebih daripada mempromosikan Indonesia. Apakah Formula E, apakah MotoGP," kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Formula E di Jakarta rencananya akan digelar 4 Juni 2022. Event ini seharusnya diselenggarakan pada 2020, terpaksa diundur karena pandemi COVID-19. Erick mengatakan, akan ada banyak event besar di Indonesia pada 2022. Salah satunya perhelatan G20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Sehingga bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan. G20 merupakan sebuah forum kerja sama ekonomi
internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, yang terdiri atas 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa.

"Jadi ini bukan kaleng-kaleng (sembarangan), dan penting karena itu statement bapak Presiden jelas, bahwa kita sudah waktunya menjadi sentra daripada dunia," kata Erick.


Terkait penyelenggaraan Formula E, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo mengatakan kepastian lokasi akan diumumkan sekitar Desember 2021, setelah melalui proses penentuan dari penyelenggara, yakni Formula E Operation (FEO). Penentuan lokasi membutuhkan proses karena trek balapan berada di ruas jalan tengah kota. Ada lima calon lokasi yang berpotensi menggelar ajang ini, salah satunya kawasan Senayan.

Di luar dukungan Erick yang mendukung Formula E, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan mengenai event balap tersebut. Terlebih, Pemprov DKI dan Jakpro sudah menyerahkan dokumen terkait Formula E setebal 600 halaman beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan, pihaknya ingin mengetahui duduk perkara terkait persoalan penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Alex menyatakan, penyelidikan tersebut dilakukan untuk lebih mendalami sejauh mana penyelenggaraan atau rencana penyelenggaraan Formula E tersebut.

"Para pihak yang kami duga mengetahui terkait rencana penyelenggaraan itu, terus bagaimana pembiayaannya. Kemudian, bagaimana menyetorkan uang itu. Itulah yang akan kami undang untuk menjelaskan," ujar Alex.

Selain itu, dalam proses penyelidikan, KPK juga masih mencari apakah ada penyimpangan dalam penyelenggaraan Formula E tersebut.

"Kalau dalam penyelidikan nanti ditemukan ada penyimpangan, penyimpangannya seperti apa. Seperti itu. Kalau tidak ada, ya sudah," kata Alex.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan, pihaknya tidak berpolitik terkait pengusutan atau penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. 

"KPK adalah penegak hukum. Jadi ada standar hukumnya, baik prosedur maupun ketentuan syarat," kata dia.

Dia mengatakan, setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke lembaga antirasuah, akan disaring atau ditindaklanjuti sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimulai dari prosedur. Pertama, KPK terlebih dahulu menerima aduan, kemudian dikaji atau ditelaah lebih lanjut, apakah laporan itu patut diduga sebagai dugaan tindak pidana korupsi atau bukan. Jika laporan itu diduga adanya unsur tindak pidana korupsi,
maka kemudian ditentukan apakah sesuai wewenang KPK berdasarkan Pasal 11, yaitu penegak hukum, penyelenggara negara atau kerugiannya di atas Rp1 miliar.

"Kalau berdasarkan telaah tersebut merupakan tindak pidana, baru kami lakukan proses penyelidikan dan penyidikan berlanjut sesuai dengan prosedur hukum," ujar Ghufron.
 
Di satu sisi, Ghufron mengatakan setiap laporan yang masuk ke lembaga antirasuah tersebut memiliki atau tidak lepas dari kepentingan. Baik itu kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Akan tetapi, KPK akan tetap memfilter setiap laporan yang masuk sebelum ditindaklanjuti.

"Jadi, kalau ditanya berpolitik, apa pun yang dilaporkan kepada KPK pasti motifnya macam-macam. Baik motif ekonomi atau motif politik, semuanya pasti ada motif," kata dia.

Yang pasti jika laporan tersebut memenuhi ketentuan hukum, maka KPK akan menindaklanjutinya. Akan tetapi, meskipun motif politik dan ekonomi dari laporan itu kuat, sementara aspek hukumnya lemah, maka tidak bisa dilanjutkan.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Menteri BUMN Angkat Jenderal Dudung Sebagai Komut Pindad
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo