POLHUKAM

Soal Bisnis PCR, Erick Thohir: Tidak Mungkin Atur Kebijakan yang Untungkan Saya

Menteri Badan Urusan Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. (ANTARA)
Menteri Badan Urusan Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. (ANTARA)


JAKARTA – Menteri Badan Urusan Milik Negara (BUMN), Erick Thohir kembali membantah keterlibatan dirinya dalam bisnis pengadaan tes polymerase chain reaction (PCR). Ia mengatakan, kebijakan PCR diputuskan bersama Presiden Jokowi beserta menteri terkait sehingga tidak mungkin dirinya bisa mencari keuntungan.

“Kebijakan itu secara transparan dan saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas (bersama Presiden) agar mendapat kebijakan yang menguntungkan pribadi saya," kata Erick dalam diskusi bertajuk ‘Penanganan Pandemi COVID-19: Kontroversi Tes PCR- Bisnis atau Krisis’ seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/11/2021).

Erick menjelaskan, Kementerian BUMN memang kontribusi dalam pengadaan PCR sejak awal pandemi COVID-19. Menurutnya, BUMN memutuskan ikut membantu mengaktifkan 18 laboratorium PCR bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah pusat dan daerah.

"Ini semua tidak lain bagian dari 'kerja, kerja, kerja' pemerintah hadir untuk rakyat. Kami ditekankan oleh Bapak Presiden jangan pernah lelah melayani rakyat," ujarnya.

Kebijakan wajib PCR, kata Erick, merupakan serangkaian upaya pemerintah mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Tanah Air. Pemerintah menurutnya juga terus berusaha menekan harga PCR agar mampu dijangkau seluruh lapisan masyarakat.


"Kalau dibandingkan banyak negara kita masih masuk kategori yang termurah dan ini sesuai dengan audit BPKP. BPKP yang sudah mendampingi, bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri. Dan ini juga ditetapkan oleh Kemenkes sesuai dengan tupoksi. Jadi bukan ditentukan oleh sendiri," imbuhnya.


Video Terkait:
Hotman Paris Tanggapi Harga Patok Test PCR
Editor: Khoirur Rozi