EKONOMI

UMP Hanya Naik 1,09 Persen Gara-gara UU Cipta Kerja

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati. (Dok Fraksi PKS)
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati. (Dok Fraksi PKS)


JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata nasional hanya naik 1,09 persen merupakan dampak dari Undang-undang Cipta Kerja.

Menurutnya, formulasi perhitungan UMP 2022 sudah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Hasilnya secara rata-rata nasional, kenaikan UMP tidak naik signifikan.

“Ini dampak penerapan UU Cipta Kerja dengan turunan aturan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pakar ketenagakerjaan menyebut ini kenaikan terendah dalam sejarah republik ini. PKS sedari awal keras menolak UU Cipta Kerja. Ini berdampak kepada semua pekerja di semua sektor,” kata Mufida dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (20/11/2021).

Selain itu, lanjutnya, PP Nomor 36 Tahun 2021 juga mengatur batas atas dan batas bawah penerapan UMP. Hal ini membuat adanya kemungkinan UMP di sejumlah provinsi tidak naik.

“Dengan formulasi ini setidaknya sudah ada beberapa provinsi yang tidak bisa naik UMPnya karena sudah melebihi batas atas,” ujarnya.


Mufida menyebut kenaikan yang kecil ini adalah ekses formulasi perhitungan UMP yang tidak lagi memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana aturan sebelumnya di PP 78/2015 tentang Pengupahan.

“Sementara di PP 36/2021 turunan Cipta Kerja hanya fokus mempertimbangkan variabel di luar kebutuhan pekerja seperti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah,” jelasnya.


Video Terkait:
Situasi Terkini Demo Sumpah Pemuda, Orasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Editor: Khoirur Rozi