OPINI

Rekrutmen Jabatan Publik


BEBERAPA hari yang lalu, baru saja presiden secara resmi melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI).

Jika diamati proses pengangkatan relatif cukup cepat. Presiden Joko Widodo mengusulkan satu calon Panglima TNI, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR melalui rapat paripurna mengesahkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima Panglima TNI. Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendapat persetujuan DPR.

Namun dalam pengusulan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, menuai penolakan oleh beberapa elemen masyarakat. Penolakan didasarkan keterlibatan Jenderal Andika atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga terkait harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Muncul pertanyaan publik, apakah ada calon alternatif yang bisa dipertimbangkan? 

Akan tetapi terlepas dari calon alternatif, kualitas seorang pejabat bergantung dari kualitas mekanisme pengisian atau rekrutmennya. Pada dasarnya pola rekrutmen sudah ditentukan secara eksplisit di dalam setiap ketentuan yang mengatur lembaga tersebut. Misalnya rekrutmen Panglima TNI sudah ditentukan dalam UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pola mekanisme rekrutmen calon Panglima TNI melibatkan peran DPR. Dalam hal ini DPR memberikan persetujuan terhadap satu calon Panglima TNI yang diusulkan presiden. Fokus utamanya adalah, bagaimana memunculkan pejabat yang berkualitas jika mekanisme rekrutmennya melalui lembaga politis. 
 
Sebelumnya, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan jabatan (ambt) atau pejabat (ambtsdrager). Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan atau lingkungan kerja tetap inilah, yang mewujudkan suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara (Bagir Manan: 2003). Agar dapat berjalan untuk mencapai tujuan negara, maka jabatan memerlukan suatu perwakilan (vertegenwoordiging). Oleh karena diwakili penjabat, maka jabatan bisa berjalan (Utrecht: 1957).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, jabatan dan pejabat merupakan satu kesatuan. Karena jabatan tidak dapat beroperasi tanpa ada pejabat, sedangkan tanpa jabatan tidak ada pejabat. Seluruh tugas, wewenang dan kewajiban dapat beroperasi dengan adanya pejabat.


Pada tulisan ini, akan digunakan terminologi pejabat publik (public official). Menurut Bagir Manan, istilah pejabat publik adalah setiap orang yang dipilih atau diangkat atau mendapat tugas memangku dan menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan (Bagir Manan: 2018). Jika ditelusuri istilah pejabat publik ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa, pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran. Secara konsep pola rekrutmen pejabat publik bisa melalui proses pemilihan (election) dan melalui pengangkatan (appointment). Yang dimaksud dari pemilihan adalah proses pengisian pejabat publik yang melibatkan secara langsung partisipasi publik. Indonesia pola rekrutmen pejabat publik melalui pemilihan dipraktikkan untuk memilih antara lain, presiden dan wakil presiden dalam satu paket; memilih anggota DPR; anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); anggota DPRD (provinsi, kabupaten dan kota); kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota). Selain itu ada pejabat publik tertentu yang dilakukan melalui pemilihan, yakni kepala desa.
 
Sementara itu proses pengangkatan dapat diklasifikasi menjadi dua, yakni pengangkatan skema terbuka dan pengangkatan skema tertutup. Skema tertutup misalnya pengangkatan menteri yang langsung dari presiden, tanpa adanya keterlibatan lembaga lain sebagaimana telah disebutkan secara tegas oleh UUD NRI 1945 bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Skema terbuka, pengangkatan dilakukan dengan melibatkan DPR atau lembaga lainnya. Misalnya pengangkatan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melibatkan peran DPR untuk memilih Komisioner KPK, yang diusulkan oleh presiden. Selain itu, skema terbuka juga melibatkan lembaga lain misalnya pengangkatan hakim agung, secara konstitusional calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial, kemudian diserahkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

Adapun keterlibatan DPR dalam rekrutmen pejabat publik, baik dalam memberikan persetujuan maupun memberikan pertimbangan, telah membuat publik menjadi skeptis terhadap calon yang dihasilkan. Hal demikian, dapat saja dimaklumi, karena DPR diisi oleh partai politik yang mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga stigma yang muncul ialah politik transaksional.

Namun perlu disadari bahwa, keterlibatan DPR ini merupakan konsekuensi dari sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) diikuti dengan check and balances. Tujuan dari check and balances adalah agar tidak ada monopoli atau dominasi kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan. Akan tetapi realitanya, rekrutmen pejabat publik telah didominasi atau dimonopoli oleh dua cabang kekuasaan, yakni DPR dan pemerintah. Baik itu dalam pengangkatan skema terbuka maupun tertutup.

Hal demikian dapat dilihat dari pengangkatan menteri yang diklasifikasikan pengangkatan dengan skema tertutup. Kendati presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri, namun presiden harus terjebak dalam political interest. Karena presiden harus berkoalisi dengan partai politik yang mendukungnya di parlemen, dengan tujuan melancarkan program-program presiden. Meskipun tidak secara langsung, DPR terlibat secara institusional. Namun dalam pengangkatan menteri, kabinet yang dibentuk oleh presiden ditentukan oleh partai politik bahkan diisi oleh partai politik yang berada di DPR.

Selain itu, DPR dan Presiden juga memonopoli pengangkatan pejabat publik, dalam skema terbuka. Jika dikalkulasi pengangkatan pimpinan lembaga-lembaga independen melibatkan DPR dan presiden, misalnya pengangkatan anggota KPK, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga independen lainnya.

Menguatnya hegemoni DPR dan presiden, dalam rekrutmen pejabat publik, tentu akan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kualitas pejabat publik yang dihasilkan. Sebagaimana pengalaman yang telah ada, DPR seringkali meloloskan calon pejabat publik yang mempunyai catatan buruk. Meskipun secara teknis selalu dibentuk panitia seleksi untuk melakukan assessment terhadap calon-calon pejabat publik, tapi final decision ada di tangan presiden atau DPR. Seperti yang dikemukakan di awal, kualitas seorang pejabat bergantung dari kualitas mekanisme pengisian atau rekrutmennya. Dengan melihat pola rekrutmen yang demikian, ditambah secara faktual menunjukan tidak adanya objektivitas dalam proses rekrutmen, rasanya sukar untuk menghasilkan calon-calon pejabat publik yang berkualitas dan berintegritas.

Oleh karena itu untuk mengatasinya, perlu dibentuk lembaga khusus atau memberdayakan lembaga yang sudah ada, seperti DPD untuk terlibat dalam proses rekrutmen pejabat publik. Sebagaimana praktik di negara-negara dengan sistem pemerintahan presidensial, seperti
Filipina yang mempunyai lembaga khusus bernama Komisi Pengangkatan, sementara Amerika Serikat dan Brasil yang memberikan wewenang khusus terhadap Senate terlibat dalam rekrutmen pejabat publik.

Adapun urgensi melibatkan lembaga selain DPR dan presiden adalah, sebagai upaya check and balances terhadap rekrutmen pejabat publik. Dengan tujuan menghasilkan pejabat publik terbaik dari yang terbaik.

Adam Setiawan
(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo