POLHUKAM

Jokowi Harus Tegas, Ganti Jaksa Agung Burhanuddin

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Net)
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Net)

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo harus mengambil sikap tegas terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin, terkait persoalan yang kini ramai dan menjadi sorotan publik.

Demikian disampaikan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Adam Setiawan, menanggapi dugaan KTP ganda miliki ST Burhanuddin, dan hubungan suami istri dengan ASN di Kejaksaan Agung bernama Mia Amiati yang merupakan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel).

"Menurut saya perlu dilakukan investigasi dan dibuktikan terlebih dahulu apakah Jaksa Agung bersalah dalam kasus yang menyeret namanya," kata Adam kepada Info Indonesia, Kamis (25/11/2021).

Adam juga berharap, presiden dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja dan integritas dari pejabat publik yang dipilih langsung olehnya. Apabila terbukti bersalah, presiden juga harus berani mengganti Jaksa Agung saat ini.

"Presiden harus proaktif untuk memeriksa bawahannya, bahkan menurut saya jika isu tersebut terkonfirmasi secara benar Presiden harus berani mengganti Jaksa Agung," kata dia.


Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Penjaga Adhyaksa (Komjak) telah melaporkan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Kementerian Dalam Negeri, Rabu (17/11/2021), terkait KTP ganda milik Jaksa Agung. Selain itu, juga menyerahkan kartu keluarga atas nama Mia Amiati Direktur PPS Jamintel, yang disebut-sebut sebagai istri kedua Jaksa Agung Burhanuddin.

Komjak juga telah melaporkan dugaan poligami antara Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dengan Direktur PPS Jamintel, Mia Amiati, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa, (23/11/2021).

Berdasarkan data dan penelusuran yang dilakukan Info Indonesia, sebagaimana keterangan Agus, Ketua RT 010, Jalan Ayub, Pejaten Barat, membenarkan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki KTP ganda dan memiliki hubungan suami istri dengan Mia Amiati.

Karena data kependudukan ganda itu, kata Agus, maka Burhanuddin harus memohonkan penghapusan KTP di Pejaten Barat. Jika tidak mau, maka Burhanuddin harus meminta surat pindah dari Bandung untuk menjadi warga Pejaten Barat.

"Jadi tinggal pilih sebenarnya. Tapi, jawaban dari Bu Mia waktu itu ‘bagaimanapun juga saya tidak ingin mengeluarkan suami (Jaksa Agung Burhanuddin) dari kartu keluarga (KK) saya’. Saya bilang ini untuk update karena semua warga di sini harus sudah ber-KTP elektronik,” kata Agus.

Karena KTP Jaksa Agung Burhanuddin itu masih konvensional, kata Agus, pihaknya lantas mendatangi Kelurahan Pejaten Barat untuk mengecek silang informasi yang disampaikan Mia Amiati. Soalnya, RT 010 tidak berani mencetak KTP elektronik Jaksa Agung Burhanuddin karena takut ada kesalahan.

"Ternyata kalau nggak salah seingat saya itu nama sama, tapi tahun lahirnya beda. Yang di Pejaten Barat kan (ST Burhanuddin lahir) 1960. Kalau nggak salah di Bandung itu (ST Burhanuddin kelahiran) 1959," kata dia.

Editor: Saeful Anwar