POLHUKAM

Jabatan Jaksa Agung Harus Terbebas Dari Konflik Kepentingan

Gedung Kejaksaan Agung RI. (Net)
Gedung Kejaksaan Agung RI. (Net)

JAKARTA - Jabatan Jaksa Agung RI sudah seharusnya diisi orang yang terbebas dari konflik kepentingan, selain itu cara pemilihannya tidak dilakukan langsung oleh Presiden.

Demikian pendapat Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Adam Setiawan, menanggapi usulan agar Jaksa Agung tidak lagi dipilih langsung oleh Presiden sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, melainkan melalui tim seleksi yang bersifat Independen.

"Secara ketatanegaraan memang sudah seharusnya jabatan Jaksa Agung diisi oleh orang-orang yang terbebas dari conflict of interest," kata Adam kepada Info Indonesia, Kamis (25/11/2021).

Adam mengatakan, untuk menghindari calon Jaksa Agung yang bermasalah perlu dilakukan rekonstruksi mengenai tata cara pengangkatan jabatan Jaksa Agung. Sebagai contoh, Adam menyebutkan dalam proses rekrutmen perlu untuk membentuk tim seleksi dan juga melibatkan DPR.

"Bahkan kalo perlu melibatkan DPD seperti beberapa negara sistem presidensial yang melibatkan Senat untuk menyeleksi pejabat yang ada," ujarnya.


Saat ini, kata dia, proses pengangkatan Jaksa Agung terlalu didominasi oleh presiden, sebab itu dirinya juga berharap perlu adanya pembaharuan.

"Upaya tersebut penting karena Jaksa Agung sebagai nahkoda utama mengkordinir institusinya berperan dalam penegakan hukum sehingga perlu terbebas dari konflik kepentingan."

Diketahui, usulan ini pertama kali disampaikan oleh Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Fajri Nursyamsi saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR.

Terlebih, Jaksa Agung saat ini, ST Burhanuddin juga bermasalah karena diduga memiliki KTP ganda dan berpoligami dengan ASN bernama Mia Amiati yang merupakan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung.

Editor: Saeful Anwar