POLHUKAM

DPR: Peluang Revisi UU Pemilu Masih Terbuka Sebelum Juni 2022

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim. (Tribun)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim. (Tribun)

JAKARTA - Revisi UU 7/2017 tentang Pemilu masih dimungkinkan selama dilakukan sebelum Juni 2022.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, karena besar kemungkinan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai sekitar Juni 2022.

"Menurut saya karena besar kemungkinan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai sekitar Juni 2022," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Ia menilai lebih baik aturan pemilu pada level UU sudah final ditetapkan sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2024. Maksudnya, agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal Pemilu 2024.

Ia berpendapat revisi UU Pemilu menjadi kebutuhan bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan pelaksanaan Pemilu 2019 yang disebabkan norma-norma aturan pada level UU.


Luqman mengatakan bahwa seluruh fraksi di Komisi II DPR RI sudah membahas serius dan mendalam berbagai perbaikan aturan pemilu yang diperlukan, dari masa sidang tahun 2020 sampai Februari 2021.

"Pembahasan revisi UU Pemilu dihentikan Komisi II DPR RI setelah Presiden RI menyampaikan sikapnya bahwa Pemerintah tidak bersedia melanjutkan pembahasan revisi dengan berbagai pertimbangan. Sikap Presiden ini disampaikan kepada seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah," ujarnya.

Dikatakan pula bahwa pembentukan suatu undang-undang tidak bisa dilakukan hanya oleh DPR, tetapi juga harus bersama pemerintah.

Berdasarkan sikap Presiden tersebut, akhirnya Komisi II mengambil keputusan dan menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan pada saat itu.

"Keputusan DPD RI yang meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu, tentu kami perhatikan dan pertimbangkan. Selain itu, juga masukan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat yang telah terlebih dahulu disampaikan, pasti menjadi catatan penting Komisi II DPR," katanya.

Apabila pada akhirnya pemerintah bersedia membahas revisi UU Pemilu, Komisi II DPR akan menyambutnya dan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pembahasan UU.

Editor: Halomoan