POLHUKAM

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Nyatakan Masih Berlaku

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Setkab)
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Setkab)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

UU Cipta Kerja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai  tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.

Keputusan MK di atas langsung direspons pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.


Airlangga menjamin pemerintah akan mengikuti putusan MK.

"Setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan dari MK serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud," kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Airlangga mengatakan, putusan MK memerintahkan pemerintah untuk tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukkan UU Cipta Kerja.

"Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," ungkap Airlangga.

Putusan MK memang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR, melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Para pembentuk UU diperintahkan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk UU tidak melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Selanjutnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian menyatakan bakal segera menindaklanjuti putusan MK tersebut.

"Melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," kata Airlangga.

Gugatan terhadap UU Cipta Kerja diajukan oleh enam pihak yang terdiri atas individu maupun kelompok masyarakat. Mereka adalah Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (mantan buruh perjanjian kerja waktu tertentu), Ali Sujito (mahasiswa), Muhtar Said (dosen), Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau.

Dalam putusannya, sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua majelis, dan para anggota terdiri dari Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh, menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun sejak putusan diucapkan pada hari ini.

Menurut majelis hakim konstitusi, pembentukan UU Cipta Kerja tidak menggunakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formil) seperti dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika terdapat kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut hakim konsitusi, terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran UU 12/2011.

Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apa pun, termasuk metode omnibus law.

"Tidaklah dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU maka pembentuk UU menyimpangi tata cara yang telah ditentukan secara baku dan standar demi mencapai tujuan penting tersebut," kata hakim konsitusi.

Dalam proses keputusannya, ada empat hakim konsitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Pendapat berbeda pertama diajukan dua hakim, Arief Hidayat dan Anwar Usman, yang menyatakan tidak ada alasan untuk menolak penerapan metode omnibus law meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Arief Hidayat dan Anwar Usman, penggunaan pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law boleh dilakukan tanpa memasukkannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baik Arief Hidayat maupun Anwar Usman sependapat bahwa ada materi muatan dalam UU Ciptaker yang perlu dikabulkan, terutama ihwal hukum ketenagakerjaan.

"Hal ini berkaitan erat dengan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fullfil) hak konstitusional buruh, yakni terkait dengan upah, pesangon, outsourcing, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)," kata hakim konstitusi.

Pendapat berbeda kedua diajukan oleh hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Keduanya berpendapat bahwa sepanjang sejarah berdirinya MK belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait dengan metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945.

"Artinya, metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk metode omnibus, dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan berhukum," kata hakim konsitusi.

Baik Manahan Sitompul maupun Daniel Yusmic mengatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011.

Mereka berpendapat UU Cipta Kerja adalah konstitusional karena UU 12/2011 sama sekali tidak mengatur metode omnibus walaupun dalam praktik pembentukan UU sudah digunakan.

"Di sisi yang lain Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang-tindih sehingga menciptakan egosektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya," demikian hakim konsitusi yang berbeda pendapat.

Editor: Halomoan