DAERAH

Polisi Dikeroyok, Kapolres Ultimatum Pemuda Pancasila: Serahkan Pelaku Atau Kami Buru

Demo Pemuda Pancasila di depan gedung MPR/DPR/DPD. (Istimewa)
Demo Pemuda Pancasila di depan gedung MPR/DPR/DPD. (Istimewa)

JAKARTA - Demo massa Pemuda Pancasila (PP) di depan kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/11/2021) petang, dibubarkan paksa aparat kepolisian.

Pembubaran dilakukan lantaran adanya laporan anggota kepolisian yang dipukuli peserta demo dari organisasi Pemuda Pancasila. Dari pembubaran paksa itu, terlihat beberapa peserta demo diamankan petugas.

Mendapati laporan adanya anggota yang dikeroyok, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo turun tangan. Dia langsung terjun ke tengah massa aksi, menanyakan siapa yang telah melakukan kekerasan terhadap anggota Polisi yang bertugas mengamankan jalannya aksi unjuk rasa Pemuda Pancasila.

"Siapa yang pukul anggota saya? Saya Komandannya!," ujar Sambodo.

Pernyataan Sambodo disambut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi. Dari atas mobil komando, Kombes Hengki meminta koordinator aksi demo Pemuda Pancasila menyerahkan pelaku yang memukuli anggotanya. Jika tidak, dipastikan pelakunya bakal diburu.


"Saya sebagai penanggung jawab wilayah keamanan, di depan DPR. Saya bersahabat dengan ketua Pemuda Pancasila Jakpus, tapi justru anggota kami dianiaya oleh rekan-rekan sendiri. Saya minta diserahkan atau kami kejar," kata Hengki.

"Anggota kami luka-luka, apakah kami tadi keras sama Anda? Atau menghalangi kegiatan saudara? Saya minta tadi saksi yang melihat menyerahkan, hukum harus ditegakkan," kata Hengki lagi.

Tidak mendapatkan pengakuan siapa yang telah memukuli anggotanya, Kombes Hengki kemudian memerintahkan peserta demo untuk segera membubarkan diri. Apalagi, situasi mulai mengarah tak kondusif.

PP Tuntut Junimart Girsang Minta Maaf

Aksi demo yang digelar Pemuda Pancasila di depan komplek parlemen, Jakarta, hari ini, untuk menuntut politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang meminta maaf terkait ucapannya.

Junimart meminta Kementerian Dalam Negeri memperlakukan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), dan ormas lainnya sama seperti Front Pembela Islam, yang izin tidak diperpanjang atau dicabut lantaran kerap meresahkan masyarakat, bahkan sering bentrokan di jalan.

Kemendagri mulai mengingatkan kedua ormas yang terlibat bentrokan di Ciledug, Tangerang, yaitu PP dan Forum Betawi Rempug (FBR). Sebab, menurut dia, kedua ormas itu kerap meresahkan masyarakat dengan bentrokan di jalan.

"Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat, tentu Kemendagri bisa mencabut izin dari ormas itu atau tidak memperpanjang perizinannya. Ini sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas FPI, dan lain-lain. Pemerintah harus tegas apalagi di masa pandemi ini kita fokus terhadap pencegahan, penyebaran virus COVID-19 dan pemulihan ekonomi," ujarnya.

Atas pernyataan Junimart itulah PP tidak terima. Mereka pun mengancam menggelar demonstrasi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. 

"Imbauan MPN Pemuda Pancasila agar tetap melaksanakan aksi sampai Junimart Girsang meminta maaf di media cetak, online dan TV," kata Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila, Arif Rahman, dalam keterangannya.

"Perhatian agar aksi berjalan damai tanpa merusak, menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban," kata Arif.


Video Terkait:
Situasi Terkini Demo Sumpah Pemuda, Orasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Editor: Saeful Anwar