POLHUKAM

Senin, Polda Metro Jaya Panggil Iwan Sumule

Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDem Iwan Sumule (tengah) saat berada di Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021).(Kompas/Tria Sutrisna)
Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDem Iwan Sumule (tengah) saat berada di Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021).(Kompas/Tria Sutrisna)


JAKARTA - Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem), Iwan Sumule.

Pemanggilan Iwan Sumule untuk dimintai keterangannya sebagai pelapor terkait laporan yang dibuatnya dengan nomor LP/B/5734/X1/2021/SPKT Polda Metro Jaya, tertanggal 16 November 2021.

Selain itu, terkait surat perintah penyelidikan dengan nomor SP.Lidik/4489/XI/2021 Ditreskrimum, tertanggal 22 November 2021. Serta terkait surat Ditreskrimum Polda Metro Jaya Nomor: B/22932/XI/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 22 November 2021, prihal klarifikasi.

Berdasarkan surat panggilan dengan nomor B/23206/XI/RES.1.24./2021/Ditreskrimum yang beredar di kalangan wartawan, Jumat (26/11/2021), Iwan Sumule dijadwalkan untuk hadir pada hari, Senin (29/11/2021), Ruang Unit V Subditkamneg Ditreskrimum PMJ.

"Bersama ini kami mengundang saudar untuk menghadiri klarifikasi perkara terhadap laporan polisi yang saudara laporkan di Polda Metro Jaya dan saat ini ditangani oleh Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya," demikian isi surat yang diteken Kepala Sub Direktorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum (Kasubdit Kamneg Ditreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadhan Syah.


Seperti diketahui, Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) melaporkan dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, terkait dugaan keterlibatan bisnis polymerase chain reaction atau PCR, yang mana keduanya dianggap menerima untung dalam bisnis tersebut, selama pandemi COVID-19.

Kedua menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

"Keduanya kita laporkan terkait bisnis pengadaan PCR melalui PT GSI," kata Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule kepada wartawan, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Namun lporan itu ditolak Polda Metro Jaya. Terkait penolakan, Iwan Sumule pun mempertanyakannya. Sebab, mereka diminta untuk lebih dulu membuat surat pemberitahuan ke pimpinan Polda Metro Jaya.

"Baru kali ini orang mau laporan disuruh bikin surat dulu. Surat ke pimpinan (Kapolda). Kami disuruh membuat surat terlebih dahulu," kata Iwan kepada wartawan, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/112021).

Meski ditolah oleh Polda Metro, ProDEM kata Iwan tetap akan berupaya melaporkan Luhut dan Erick atas dugaan keterlibatan keduanya dalam bisnis tes PCR. "Kalau di sini tidak ya kita akan laporkan ke Mabes Polri," kata Iwan.

Keesokan harinya, Selasa (16/11/2021), Iwan mengatakan laporan bisa diterima atas dugaan pelanggaran pidana dalam UU 28/1999. Iwan menyampaikan bahwa dari hasil kajian pihaknya, diduga kuat Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir telah melanggar pasal di dalam UU 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


Video Terkait:
Hotman Paris Tanggapi Harga Patok Test PCR
Editor: Saeful Anwar