DAERAH

Wagub DKI Minta PA 212 Pertimbangkan Situasi COVID-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Net)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Net)


JAKARTA - Persaudaraan Alumni 212 diminta untuk mempertimbangkan kembali rencananya menggelar reuni. Sebab, Jakarta saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria kepada wartawan, di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/11/2021) malam.

Wagub menyampaikan, kegiatan-kegiatan berkerumun berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Meski saat ini status Ibu Kota berada pada level 1 PPKM, bukan berarti COVID-19 sudah hilang dari Jakarta.

Riza mengatakan, pihaknya menghormati kegiatan PA 212, namun dia meminta agar PA 212 memperhatikan aturan dan dan ketentuan yang ada.

"Mohon semua panitia pertimbangkan, kita masih pandemi sekalipun sekarang di level 1. Mohon dipertimbangkan, dan mohon semua sesuai ketentuan dan aturan yang ada," kata Riza.


"Cari solusi yang lebih bijak, jangan sampai niat kita lakukan reuni 212 malah jadi klaster baru. Jangan sampai kehadiran kita yang niatnya baik, tapi menimbulkan klaster baru."

Soal kegiatan reuni PA 212, kata dia, tentunya harus mendapatkan izin dari satuan gugus tugas (Satgas) COVID-19 DKI Jakarta. Polda Metro Jaya pun akan meminta penilaian Satgas COVID-19 sebelum memutuskan untuk memberikan izin keramaian atau tidak terkait kegiatan tersebut.

"212 itu harus ada izin keramaian dari Polda Metro Jaya dan Polda juga akan minta izin satgas COVID-19," kata Riza.

Sampai saat ini, Polda Metro Jaya sendiri belum mengeluarkan izin reuni PA 212, yang kabarnya bakal digelar di sekitar Patung Kuda, seberang kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Polisi mengatakan ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi panitia, salah satunya belum ada rekomendasi dari Satgas COVID-19.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak di tempat umum harus mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang menjadi lampu hijau dari polisi dalam terlaksananya kegiatan keramaian tersebut.

"Polri miliki kewenangan untuk terima surat pemberitahuan masyarakat dan surat permohonan izin keramaian. Kemudian setelah itu diterbitkannya kita kenal STTP atau surat tanda terima pemberitahuan terkait surat izin keramaian," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, kemarin.

Masa pandemi ini, selain persyaratan umum yang harus dipenuhi, panitia harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19, pasalnya kegiatan kerumunan saat ini masih ketat mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir.

"Terkait kegiatan Reuni 212 pihak panitia harus mengacu pada peraturan yang berlaku di mana mereka wajib memenuhi syarat administrasi, yaitu surat permohonan izin keramaian dan harus ada rekomendasi dari Satgas COVID karena saat ini situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih dalam situasi pandemi COVID-19," kata Zulpan.

Pihak panitia Reuni 212 pun harus mengantongi izin dari pengelola tempat berlangsungnya acara tersebut yang diketahui akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Selain itu, pihak panitia nantinya harus mengantongi izin rekomendasi dari Polres Metro Jakarta Pusat hingga pengajuan proposal kegiatan Reuni 212 ke pihak kepolisian.

Editor: Saeful Anwar