POLHUKAM

Waspada COVID-19 Varian Baru, Pemerintah Batasi Akses WNA Dari 8 Negara

Pemeriksaan WNA di TPI Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta. (Ist)
Pemeriksaan WNA di TPI Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta. (Ist)


JAKARTA - Pemerintah mulai memberlakukan pembatasan izin masuk bagi orang asing ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 varian baru, yang mulai melanda beberapa negara di Dunia.

Pembatasan tersebut sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), yang ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Imigrasi Prof Widodo Ekatjahjana.

"Pembatasan sementara orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah beberapa negara tertentu untuk masuk Indonesia dalam rangka pencegahan penyebaran varian baru COVID-19 B.1.1.529," begitu isi SE tersebut, yang dikutip redaksi, di Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Dalam surat disebutkan, Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi harus menyebarluaskan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai beberapa hal.

Pertama, penolakan masuk sementara ke wilayah Indonesia bagi orang asing yang pernah tinggal atau mengunjungi delapan negara, dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.


Adapun delapan negara tersebut adalah, Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini dan Nigeria.

Kedua, penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini dan Nigeria

Selanjutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka satu dan dua dikecualikan terhadap orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20.

Terbitnya SE tersebut dimaksudkan untuk pemberlakuan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dalam rangka pencegahan penyebaran varian baru COVID-19 B.1.1.529.

Kemudian, diterbitkan surat edaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya "imported case" varian baru COVID-19 B.1.1.529.

Terakhir, ruang lingkup surat edaran ini adalah optimalisasi fungsi keimigrasian dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran varian baru COVID-19 B.1.1.529 di wilayah Indonesia.

Surat edaran tersebut berlaku pada 29 November 2021 dan akan kembali dievaluasi lebih lanjut setelahnya.

Editor: Saeful Anwar