POLHUKAM

Formula E Dilindungi Politisi Dari Persoalan Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (kiri) bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kanan). (Cnn)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (kiri) bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kanan). (Cnn)


JAKARTA - Penyelidikan kasus dugaan korupsi terhadap rencana perhelatan Formula E DKI Jakarta, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terganggu karena ada keterlibatan politikus dalam even balap mobil listrik itu.

Begitu pendapat Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat, Ferdinand Hutahaean saat berbincang dengan Info Indonesia, Minggu (28/11/2021).

Ferdinand menduga hadirnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sebagai representasi Ikatan Motor Indonesia (IMI), adalah upaya melindungi Formula E dari penyelidikan KPK.

"Yang saya lihat sepertinya ada upaya-upaya tertentu, kekuatan-kekuatan politik tertentu yang ingin melindungi Formula E ini. Melindungi para pelaku terduga yang mungkin ada pidana korupsi di Formula E ini dari tangan KPK," ujarnya.

Mantan kader Partai Demokrat itu mengatakan, munculnya para politisi dalam rencana penyelenggaraan Formula E agar tidak ada opini dan stigma telah terjadi tindakan pidana korupsi, bahkan bisa jadi ada upaya untuk menghentikan kasus ini dari KPK. Terlebih ketika Bambang Soesatyo sempat "menyeret" nama Presiden Joko Widodo.


"Karena kalau sudah ada Pak Jokowi di sana, meskipun KPK tidak bisa diintervensi, KPK independen, tetapi kalau sudah ada presiden di sana, sedikit banyak KPK juga pasti akan menaruh hormat dan kemudian menurunkan intensitas pengusutan," kata Ferdinand.

Ferdinand bertambah heran ketika Co Founder Formula E, Alberto Longo digiring untuk ikut bicara bahwa dalam rencana penyelenggaraan Formula E di Jakarta tidak ada penyimpangan. Menurutnya, Alberto tidak paham tentang hukum pidana korupsi di Indonesia, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk ikut bicara.

"Memang Alberto Longo itu mengerti apa tentang hukum pidana tindak korupsi di Indonesia? Dia sudah pernah baca belum Undang-Undang Tipikor, dia sudah pernah baca belum tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dia sudah baca belum Undang-undang tentang Keuangan Negara, dia kan tidak pernah baca itu," kata Ferdinand.

Oleh sebab itu, Ferdinand menyimpulkan ada upaya politik untuk membersihkan dan menjaga agar pidana korupsi di Formula E tidak terungkap. "Itu yang terlihat sekarang, jadi poinnnya untuk memburamkan atau mangaburkan status penyelidikan yang dilakukan oleh KPK," katanya.


Video Terkait:
Kawasan Ancol Jadi Sirkuit Formula E
Editor: Saeful Anwar