POLHUKAM

Politikus PKS: Harusnya Ahok Fokus Kerja, Bukan Banyak Bicara

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Dok Fraksi PKS)
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Dok Fraksi PKS)


JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyinggung kisruh antara Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dengan Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Menurutnya, sebagai Komisaris Ahok sebaiknya mendorong kinerja perusahaan agar lebih baik, bukan malah banyak bicara.

Mulyanto mengatakan, apa yang disampaikan Ahok terkait banyak kontrak perusahaan BUMN yang bermasalah seolah dirinya bukan bagian dari Pertamina.

“Ahok harusnya paham dengan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan perusahaan negara ini. Bukan malah bicara seolah dirinya bukan bagian dari Pertamina. Sebagai komisaris utama Ahok harusnya banyak bekerja bukan malah banyak bicara. Dia tidak bisa lepas tangan dengan kondisi Pertamina sekarang,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, saat ini Pertamina punya tugas berat untuk menekan impor BBM termasuk gas LPG. Sebab selama ini impor BBM menyumbang signifikan bagi defisit transaksi perdagangan, khususnya sektor migas.

“Pertamina juga harus melaksanakan transformasi pemanfaatan energi fosil menjadi energi yang lebih bersih melalui strategi transisi energi. Jadi ketimbang bising di media atau berpolemik dengan kementerian BUMN, yang merupakan induknya, Ahok lebih baik fokus mendorong pembangunan kilang GRR Tuban,” jelasnya.


Untuk diketahui, hampir 25 tahun sejak pengoperasian RU (Refinery Unit) VII Kasim di Papua tahun 1997, maka praktis tidak ada pembangunan kilang baru. Pertamina berencana menambah dua kilang baru, yakni Kilang GRR Tuban dengan kapasitas terpasang 300 ribu bph (barel per hari) dan Kilang Bontang.

Namun realisasinya kedua kilang tersebut belum meyakinkan. Pembangunan Kilang Tuban terus molor, sementara pembangunan Kilang Bontang dibatalkan. Dari total enam kilang yang ada, hanya mampu menghasilkan BBM sebanyak 850 – 950 ribu bph.

“Dengan kebutuhan BBM hari ini yang sebesar 1.6 juta barel, maka praktis kekurangannya sebesar 800 ribu bph dipenuhi dari impor, yang mendominasi defisit transaksi migas kita sebesar USD7 miliar pada 2020,” imbuhnya.


Video Terkait:
Ahok: Lima Tahun Ke Depan SPBU Pertamina Bakal Sepi Pelanggan
Editor: Khoirur Rozi