DAERAH

Masih Nego Kemenaker, Wagub DKI Minta Buruh Jangan Demo

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Net)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Net)


JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta buruh tidak lagi melakukan unjuk rasa untuk menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dinilai terlalu kecil. Sebab, saat ini pemprov sedang melakukan negosiasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Para buruh kami minta enggak perlu merespon ini dengan demo yang berlebihan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Menurutnya, demonstrasi dalam jumlah massa yang banyak justru berbahaya karena dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Politisi Partai Gerindra ini khawatir, jika ada kerumunan, nantinya malah akan menjadi klaster baru penularan virus corona.

"Nanti menimbulkan khawatir satu ini masih pandemi, nanti terjadi klaster penularan," kata Riza.

Selain itu, jika demonstrasi dilakukan dalam jumlah besar nantinya malah disusupi oknum tertentu. Aksi damai yang bertujuan memperjuangkan nasib buruh dikhawatirkan malah berujung kericuhan.


"Jangan sampai demo-demo besar itu nanti ada yang menyusupi. Kami tahu demo buruh semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh, kami hormati, kami hargai," terang Riza.

Karena itu, ia meminta agar buruh mendukung Pemprov DKI yang sedang memperjuangkan kenaikan UMP. Diharapkan hasil negosiasi dengan Kemenaker adalah keputusan yang memuaskan semua pihak.

"Tapi beri kami kesempatan bersama untuk terus memperjuangkan dan mencarikan solusi yang terbaik bagi semua untuk kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, kepentingan pemerintah," tutur Riza.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menemui massa buruh yang melakukan demonstrasi menolak UMP di depan Balai Kota Jakarta. Dalam kesempatan itu, Anies menyatakan bahwa penentuan UMP adalah salah satu masalah yang menjadi perhatiannya. Ia mengaku juga ingin menyejahterakan buruh seperti yang dituntut selama ini.

Anies mengakui jika Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan menyulitkan para buruh dan pekerja. Pasalnya, nilai UMP hanya mengalami sedikit kenaikan. DKI Jakarta hanya menaikkan UMP sebesar 3,6 persen atau Rp38.000. Artinya UMP DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan di angka Rp4.452.724.


Video Terkait:
Situasi Terkini Demo Sumpah Pemuda, Orasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo