DAERAH

Gubernur Sumsel Kaji Ulang UMP 2022

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menemui buruh yang memprotes UMP 2022 di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (30/11/2021).
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menemui buruh yang memprotes UMP 2022 di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (30/11/2021).


PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bakal mengkaji ulang besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang sudah disahkan sebesar Rp3.144.446.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam merespons protes dari serikat buruh yang menuntut adanya kenaikan upah 7-10 persen dari besaran yang telah disahkan tersebut.

"Bakal dikaji kembali. Sangat mungkin ada perubahan kenaikan jika tidak menyalahi peraturan pemerintah dan rumus-rumus pengupahan," katanya di hadapan ratusan buruh yang menggelar unjuk rasa di Kota Palembang, Selasa (30/11/2021).

Kendati demikian, menurut Herman Deru, dalam proses pengkajian ulang upah, pemerintah perlu melibatkan elemen buruh dan pengusaha atau dalam hal ini dewan pengupahan. Sehingga hasil pengambilan keputusan menjadi solusi konkret karena sudah disepakati bersama.

"Kenaikan upah sekitar tujuh sampai sepuluh persen tak bisa diputus hanya oleh seorang gubernur.  Ada prosesnya, ada diskusinya, ada aturan yang perlu dipelajari," jelasnya.


Apalagi, aturan yang mendasari penetapan nilai UMP yaitu Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja juga sedang dikaji karena dinilai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Prinsipnya, kami pemerintah memang harus menjadi penyeimbang bagaimana kebutuhan buruh terakomodir dan kebutuhan perusahaan terpenuhi," jelas Herman Deru.

Buruh dari berbagai serikat pekerja di Sumsel mendatangi Kantor Gubernur Sumsel di Jalan Kapten A Rivai, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Palembang. Mereka memprotes besaran UMP yang disahkan Surat Keputusan Nomor 746/kpts/Disnakertrans/2021 dan meminta gubernur membatalkannya. Mereka meminta Gubernur Sumsel mempertimbangkan adanya kenaikan upah sekitar 7-10 persen.

"Kami juga meminta gubernur selaku kepala pemerintahan untuk mengkaji ulang UMK. Sebab tidak untuk kebutuhan kami satu bulan yang naik hanya Rp19 ribu," ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel, Abdullah Anang.

Buruh berharap proses pengupahan dapat kembali ke UU Nomor 13/2003 yang dinilai memiliki penilaian lebih objektif.


Video Terkait:
Wali Kota Palembang Ajak Ganjar-Deru Nikmati Sungai Sekanak Lambidaro
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo