EKONOMI

Ahok Masih Seperti yang Dulu

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Net)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Net)


JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih seperti yang dulu. Blak-blakan, tak segan membuka borok institusi yang dipimpinnya. Baru-baru ini ia kembali bikin geger. Komisaris Utama PT Pertamina itu mengecam banyaknya kontrak bisnis BUMN yang hanya menguntungkan pihak lain

"Banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk di Pertamina," ujar Ahok dalam video wawancara yang dipublikasikan via akun Youtube Panggil Saya BTP. Video ini diunggah pada 19 November 2021 namun baru ramai dibahas setelah mendapat tanggapan dari Kementerian BUMN.

Yang membuat Ahok tambah kesal, kontrak-kontrak merugikan tersebut tidak dipersoalkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Biasanya BPK menilai kejanggalan itu sebagai persoalan salah bayar atau kelebihan bayar.

Kritik IBC
Ahok juga mengkritik rencana PT Indonesia Battery Corporation (IBC), di mana Pertamina memegang 25 persen saham, mengakuisi StreetScooter asal Jerman. Ahok mendengar kebijakan itu diambil untuk mempermudah IBC memasuki pasar Amerika Serikat dan China. Selain itu karena StreetScooter punya valuasi yang menggiurkan di masa depan.

"Tapi dasarnya apa future valuation itu? Ini kan barang baru. Kalau Anda bilang ini masuk, ini bisa untung, nah saya tanya mens rea-nya apa? Anda bodoh atau tadi, ada yang titip beli?" ujarnya.


Menurut Ahok, IBC seharusnya membuat kerja sama dengan pihak lain yang bisa membantu Indonesia mengembangkan mobil listrik sendiri. Apalagi, Indonesia memiliki bahan baku baterai listrik yang punya peranan penting dalam industri mobil listrik ke depan. Selain itu, Indonesia juga punya keunggulan dari segi pasar. Menurut catatannya, potensi pasar Indonesia mencapai 170 juta orang.

"Kenapa tidak ajak Wuling, misalnya, atau perusahaan China lain, 'Gue mau bikin mobil pakai merek gue, boleh tidak?' Boleh kok. Masih ingat tidak dulu Hyundai jadi Bimantara, KIA jadi Timor, it's okay, Kenapa Anda tidak lakukan seperti itu supaya Anda bisa berkembang?" terusnya.

Menurutnya, bila IBC bisa bekerja sama dengan pihak lain yang mau membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri, hasil bisnisnya akan lebih besar. Sebab, kerja sama ini bisa mengupayakan agar produksi mobil listrik menggunakan komponen lokal dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Lagipula, menurutnya, membeli pabrik mobil listrik di Jerman tidak serta merta membuat Indonesia bisa masuk ke pasar AS dan China. Sebab, kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu sudah punya produsen mobil listrik yang dominan di pasar internasional.

"Di Amerika ada Tesla bos. Di China, aduh Wuling cuma Rp50 juta harga mobil listriknya. Anda bawa teknologi Jerman? For what?" ungkapnya.

Serangan Balik
Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, menanggapi kritikan pedas Ahok. Apa yang dijabarkan Ahok, kata dia, sudah lama menjadi fokus Menteri BUMN, Erick Thohir. Arya mengungkapkan, Kementerian BUMN sendiri telah menetapkan lima kategori transformasi, mulai dari transformasi digital oleh Telkom dan Telkomsel, transformasi energi baru terbarukan oleh PLN, transformasi pertambangan yang lebih ramah lingkungan, transformasi pariwisata, dan transformasi sektor pangan. Menurut Arya, seharusnya Ahok sebagai Komisaris di PT Pertamina memahami lima transformasi BUMN tersebut.

"Saya bingung kalau Pak Ahok tidak paham lima transformasi yang dilakukan di BUMN. Sebagai komut, itu menjadi acuan Pak Ahok dan diterapkan juga di Pertamina," kata Arya, Minggu (29/11/2021),

Arya berharap, ke depan Ahok makin belajar dari apa yang sedang dilakukan BUMN. Ia tidak ingin Ahok ketinggalan kereta. Selain itu, Arya menyindir Ahok sebagai Komut rasa Direktur. Menurut Arya, seharusnya Ahok tidak perlu berbicara melebih kapasitasnya sebagai Komut.

"Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina menjadi komisaris berasa direktur, harus tahu batasan-batasannya," kata dia.

Hampir senada dengan Arya, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai, sebagai Komisaris Utama di Pertamina, Ahok seharusnya bisa membantu Pertamina mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi, bukan malah memperkeruh suasana dengan bicara sembarang. Saat ini kondisi Pertamina sedang sulit karena belum berhasil menyelesaikan pembagunan kilang minyak di Tuban. Sebagai Komut, Ahok seharusnya dapat meningkatkan pengawasan dan mendorong kinerja perusahaan agar lebih baik.

Mulyanto menambahkan, komisaris ikut bertanggungjawab atas kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Bila beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memarahi Direktur Utama Pertamina, maka sama artinya presiden sedang memarahi Dewan Komisaris pula.

"Ahok harusnya paham dengan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan perusahaan negara ini. Bukan malah bicara seolah dirinya bukan bagian dari Pertamina. Sebagai komisaris utama, Ahok harusnya banyak bekerja bukan malah banyak bicara. Dia tidak bisa lepas tangan dengan kondisi Pertamina sekarang," tegas Mulyanto.

Bicara Benar
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menilai, Arya Sinulingga terlalu lancang karena menyindir Ahok merasa sebagai Direktur Pertamina. Ia menyebut Arya salah kaprah alias gagal paham, malah seolah mencoba mengaburkan fakta yang sudah 'jelas di bawah matahari'.

Seharusnya, kata dia, Arya membaca terlebih dulu UU BUMN yang mengatur tugas seorang komisaris BUMN; yakni mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero, serta memberikan nasihat kepada direksi. Selain itu, Arya hanya staf khusus Menteri BUMN, sehingga tidak punya kapasitas mengomentari pernyataan Ahok selaku Komut Pertamina yang bertugas menjaga proses bisnis di Pertamina sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

"Bukankah Pertamina itu BUMN yang berarti milik negara dan merupakan perusahaan dari dan untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia?" kata Yusri.

Dia menduga, serangan balik Arya Sinulingga kepada Ahok itu merupakan pesanan orang yang terganggu. Ada kesan Arya sedang 'pasang badan' untuk ‘menjilat' sekaligus menyelamatkan muka Erick Tohir yang menggagas akuisisi StreetScooter.

Sementara itu, pakar energi terbarukan, Riza Mutyara, membenarkan pendapat Ahok terkait rencana IBC membeli perusahaan mobil listrik Jerman.

"Ahok benar. Sebagai pemilik deposit nikel terbesar dunia, Indonesia sebaiknya menjadi produsen baterai dunia dan mengembangkan teknologi baterai lebih canggih, lebih kuat dan lebih kecil," ungkap Riza.

Riza menerangkan, dengan menguasai baterai, kendaraan listrik atau electric vihicle (EV) lebih bagus dikembangkan sendiri di dalam negeri dengan memakai designer body yang bagus. Bisa dengan cara mengirim designer ITS atau ITB ke Jerman, Italia, dan Perancis untuk memperdalam design body.

"Jadi, tidak perlu beli merek EV dari Jerman, China, India atau Amerika Serikat," ungkap Riza.

Lebih lanjut, Riza mengatakan, dengan menjadi produsen baterai kelas dunia, Indonesia akan mudah meningkatkan energi terbarukan solar cell dan meningkatkan PLTS Atap. Pemilik tanah kosong bisa menjual listrik tenaga surya ke PLN dan PLTU bisa dipersiunkan. Riza mengatakan, tidak penting hanya membeli design body scooter dari Jerman. Di era komputer yang begitu canggih, orang bisa mendesain apa saja. Menurut Riza, jantung EV ada di baterai, bukan body, sasis, ban, kaca dan tambahan pernak-pernik, yang sama saja membeli barang rongsokan. Menurut Riza, EV model baru yang didesain dengan tambahan pernak-pernik hanya semakin membingungkan dan di luar kebutuhan manusia pada umumnya.

"Yang paling penting IBC harus mengeluarkan biaya riset atau penelitian peningkatan kekuatan baterai yang otomatis. IBC akan menjadi pemain penting global di baterai. Juga harus berani membayar gaji peneliti lebih tinggi," imbuhnya.

BUMN Nihil Rencana
Direktur Eksekutif BUMN Institute, Achmad Yunus, menilai, mayoritas BUMN di Tanah Air tidak memiliki rencana jangka panjang. Menurut dia, hal itu terjadi sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Setiap rezim itu berbeda orientasinya terkait BUMN. Tapi mulai dari zaman SBY hingga sekarang, hampir semua perusahaan pelat merah tidak punya rencana jangka panjang," kata Achmad kepada Info Indonesia.

Tidak adanya rencana jangka panjang membuat BUMN semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Menurut dia, saat ini yang ditonjolkan di BUMN hanya aroma politis. Bagi-bagi jabatan sudah bukan rahasia umum. Politisasi BUMN hanya membuat profesionalitas semakin tersingkir.

"Harus jaga profesionalisme dengan cara menghindari BUMN dari kepentingan politik. Tidak ada cara lain untuk memperbaiki BUMN PT," kata dia.

Dia tekankan bahwa BUMN didirikan untuk menjadi pilar perekonomian bangsa. Bersama koperasi, BUMN ditugaskan untuk menjaga kekuatan seluruh sumberdaya ekonomi Indonesia. Kalau ia dikelola secara profesional dengan rencana jangka panjang yang tersusun baik, BUMN akan berada di jalurnya tanpa peduli siapa presiden menjabat.

"Sumber utama kerusakan BUMN sekarang adalah kentalnya politisasi. Hasilnya, direksi tidak bekerja secara profesional. Direksi bekerja berdasarkan pesanan politik. Tak heran saat ini banyak direksi yang memiliki latar belakang tak sesuai dengan perusahaan yang dipimpinnya," katanya.

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Ahok: Lima Tahun Ke Depan SPBU Pertamina Bakal Sepi Pelanggan
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo