POLHUKAM

Pimpinan MPR Mencak-mencak, Menkeu Punya Alibi Kuat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Net)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Net)


JAKARTA - Ketegangan MPR RI dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, belum menemukan jalan keluar. Kedua pihak masih tetap pada pendirian masing-masing. Mediasi mesti segera dilakukan agar konflik tidak berkepanjangan. 

Kebuntuan komunikasi kedua belah pihak memuncak pada desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Sri Mulyani. Tuntutan ini disampaikan secara terbuka oleh Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran, Fadel Muhammad. 

Pangkal persoalannya adalah anggaran. Pimpinan MPR merasa anggaran operasional mereka terus menurun. Selain itu, mereka menuduh Menkeu ingkar janji soal alokasi duit untuk kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika).

"Kami pimpinan MPR ini kan 10 orang. Dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR malah turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Fadel mengklaim bahwa dirinya bersama Ketua MPR RI sudah membicarakan persoalan anggaran yang terus menipis dengan Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara.. Tapi, tidak ada respons dari Menkeu.


Pimpinan MPR dari usur DPD RI ini juga mengeluhkan sikap Sri Mulyani yang tidak pernah datang memenuhi undangan MPR untuk membahas anggaran. Fadel bahkan mengaku mendengar kabar dari dalam kabinet bahwa relasi Sri Mulyani dengan sejumlah menteri tidak begitu baik. 

Kemarin, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, angkat bicara mengenai perang terbuka jajarannya dengan Menkeu.  Ia meminta sang Bendahara Negara menghargai hubungan antarlembaga tinggi RI.

Alasannya mengatakan itu karena Menkeu beberapa kali tidak memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Anggaran MPR RI. Absennya Menkeu tidak disertai alasan jelas.

"Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam keterangan persnya, Rabu (1/12/2021).

Bamsoet menjelaskan bahwa Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengoordinasi Badan Penganggaran merasakan sulit berkoordinasi dengan Menkeu.

"Sudah beberapa kali Menkeu diundang pimpinan MPR tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang," ujarnya.

Beberapa kali juga Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan COVID-19. Lagi-lagi Menkeu tak acuh. Padahal, kata petinggi Partai Golkar ini, MPR selalu mendukung kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, lanjutnya, MPR juga terus menggencarkan ‘vaksinasi ideologi’ melalui Sosialisasi Empat Pilar.

Bamsoet tegaskan, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertujuan mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membela sikap para koleganya. Ia mengatakan, tugas-tugas MPR RI tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah tidak bisa seenaknya memotong anggaran dengan dalih penanggulangan COVID-19.

Apalagi, kata Muzani, MPR periode 2019-2024 memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan periode sebelumnya. 

"Teman-teman MPR merasa, jangan menganggap beban yang jadi tanggung jawab MPR itu kecil sehingga biayanya juga dianggap kecil," ucap Muzani.

Muzani meminta pemerintah lebih memperhatikan keuangan lembaga-lembaga negara yang dianggap penting.

"Jangan ada suasana kurang dipentingkan karena keuangannya menjadi berkurang," ucapnya.

Jawaban Menkeu
Sri Mulyani menjawab keluhan pimpinan MPR RI itu melalui akun Instagram pribadinya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini punya alibi kuat untuk tidak menghadiri  rapat bersama MPR RI pada 27 Juli dan 28 September 2021. 

Sri menyebut rapat 27 Juli 2021 bersamaan waktu dengan rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Karena itulah ia mengutus Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazar, untuk menghadiri rapat bersama MPR RI. Sedangkan rapat tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran DPR RI untuk membahas APBN 2022, yang berarti kehadiran dirinya adalah wajib dan sangat penting.  

"Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," jelas Sri Mulyani. 

Mengenai anggaran MPR yang dipangkas pada 2021, Sri Mulyani melakukannya karena Indonesia sedang menghadapi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga mengalami refocusing empat kali. 

"Tujuannya adalah untuk membantu penanganan COVID-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," tulisnya.

Anggaran juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial, subsidi upah pekerja dan membantu pengusaha kecil dan mikro. 

"Anggaran untuk pimpinan MPR RI dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu meghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," lanjut Sri. 

Urusan Presiden
Desakan MPR RI kepada Presiden untuk memberhentikan Sri Mulyani direspons Istana Presiden melalui Mensesneg, Pratikno. Dia mengatakan segala hal berkaitan dengan pengangkatan atau penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kalau itu kan urusannya presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Sementara itu, dikutip dari CNN, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menyebut desakan pimpinan MPR itu kekanak-kanakan.

Lucius menyayangkan para petinggi MPR bak kehilangan ruh kenegarawanan mereka karena Cuma memikirkan kepentingan lembaga sendiri. Argumentasi MPR meminta Sri Mulyani dicopot itu tidak mencerminkan kebijaksanaan pimpinan MPR.

"Gara-gara pengurangan anggaran MPR, Presiden diminta mencopot Menkeu. Itu kok kekanak-kanakan banget?" kata Lucius.

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Utang Tambal Utang, Pandemi Teratasi ?
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo