DAERAH

Buruh Tolak UMP, Gubernur Banten Suruh Pengusaha Cari Pegawai Baru

Gubernur Banten Wahidin Halim. (Net)
Gubernur Banten Wahidin Halim. (Net)


SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim emoh ambil pusing, apabila ada buruh yang melakukan mogok kerja karena tidak sepakat dengan besaran upah minimum provinsi (UMP), yang telah diterapkan. Menurut Wahidin, buruh yang tolak UMP lebih baik diganti.

Wahidin meminta para pengusaha untuk dapat merekrut karyawan baru, menurutnya di wilayah Banten masih banyak pencari kerja yang mau digaji antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulannya.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," kata Wahidin di Serang baru-baru ini.

Dalam penjelasannya, Wahidin menyandingkan dengan relawan vaksinator COVID-19 di Pemprov Banten yang menurutnya masih mau bekerja siang hingga malam hanya di gaji Rp2,5 juta. Padahal, kebanyakan buruh yang melakukan protes terhadap UMP adalah pekerja pabrik bukan relawan. Kemudian, Wahidin menganggap mogok kerja hanya sebagai ekspresi ketidakpuasan biasa.

"Biar saja dia mogok, dia mengekspresikan ketidakpuasan. Tenaga vaksin dari pagi sampai malam Rp2,5 juta gajinya," katanya.


Diketahui, buruh sudah berulang kali berdemontrasi di depan kantor Gubernur Banten, bahkan pada 30 November 2021 silam, ketika Wahidin Halim mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten bernomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Banten Tahun 2022, buruh melancarkan aksinya berdemo dari siang hingga malam.

Namun, aspirasi buruh tidak mendapat tanggapan dan tidak ditemui oleh perwakilan pemerintah. Wahidin Halim mengaku tidak akan merubah keputusannya, meski didemo oleh para buruh. Menurutnya upah yang ditentukan sudah melewati proses pengkajian dan diikuti oleh perwakilan buruh.

"Itu sudah maksimal, udah kami formulasikan sesuai hidup layak, udah dihitung, mereka juga hadir. Gubernur tidak akan mengubah keputusan yang sudah ditetapkan, walau terjadi mogok, sepanjang tidak ada perintah dari presiden," jelasnya.


Video Terkait:
Situasi Terkini Demo Sumpah Pemuda, Orasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Editor: Saeful Anwar