DAERAH

Tuntut Revisi UMP, Buruh Kecewa Tidak Bertemu Anies Baswedan

Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ubah UMP DKI 2022. (Info Indonesia/Ryana Aryadita Umasugi)
Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ubah UMP DKI 2022. (Info Indonesia/Ryana Aryadita Umasugi)


JAKARTA – Buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja merasa kecewa usai menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta. Sebabnya, permintaan mereka bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak dipenuhi.

Anies diketahui hanya mengutus sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi), Andri Yansyah; Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Taufan Bakri; dan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Jadi ya kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kepala Disnaker dan dari Kesbangpol. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta, William Yani Wea, Rabu (8/12/2021).

Namun, hal yang paling membuat kecewa buruh adalah belum terpenuhi janji merevisi nilai UMP 2022. Bahkan, mereka tak diberikan kepastian kapan janji itu akan dipenuhi.

Anies sempat berjanji merevisi UMP secepatnya pada 29 November lalu saat buruh melakukan unjuk rasa. Namun, William menilai Anies hanya memberikan ketenangan sesaat saja.


"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk menyenangkan saja. jadi harusnya kan waktu kami datang sore ini kan ada jawaban," jelasnya.

Menurut William, seharusnya Anies bisa melakukan revisi UMP tanpa harus meminta persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan.

Karena, jika Anies memutuskan tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2015 tentang pengupahan, maka aturan yang bisa dipakai adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Tinggal diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan tidak perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu buruh, tinggal di putuskan saja," kata dia.


Video Terkait:
Tiktoker Anifah Kritik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta 26 Miliar
Editor: Khoirur Rozi