DAERAH

Buruh Tagih Janji Anies Soal UMP, Wagub: Sekarang Kewenangannya Bukan di Kami

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Net)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Net)


JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, untuk mengubah besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menanggapi tunturan para buruh yang menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jadi Pemprov sudah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian. Kami berharap formula diperbaiki, direvisi. Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di kami," kata Ariza, Kamis (9/12/2021).

Anies diketahui telah bersurat kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah terkait permintaan untuk mengubah besaran UMP DKI, kendati demikian permohonan tersebut belum dibalas.

Meski begitu, mantan anggota DPR RI ini menghormati dan memahami keinginan yang disampaikan para buruh. Namun, Pemprov DKI tetap akan mematuhi keputusan pemerintah pusat nantinya.


"Kami menunggu, mudah-mudahan ada respons yang baik. Tentu pemerintah pusat juga punya banyak pertimbangan yang harus kita dengarkan juga," kata dia.


Video Terkait:
Situasi Terkini Demo Sumpah Pemuda, Orasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Editor: Saeful Anwar