EKONOMI

Yang Lemah Tidak Dipungut Pajak

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Net)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Net)


JAKARTA - Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diklaim Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tidak akan membebani rakyat. Terutama bagi mereka yang lemah secara ekonomi, sehingga lebih menciptakan sistem lebih adil.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menerangkan, reformasi perpajakan didesain untuk membuat sistem yang lebih netral, efisien dan fleksibel. Sembari menjaga stabilitas ruang fiskal.

"Pajak tidak hanya untuk stabilitas tapi juga menciptakan keadilan, yang lemah tidak dipungut pajak bahkan dibantu. Yang punya kemampuan membayar sesuai kewajiban pajaknya," kata Sri Mulyani dalam acara "Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada Wajib Pajak Prominen, Asosiasi, dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI" yang diikuti Info Indonesia, Selasa (14/12/2021). 

Sri Mulyani tidak memungkiri latar belakang pemikiran terbentuknya UU HPP adalah untuk meningkatkan perpajakan yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Serta memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah bekerja keras.

"Penerimaan pajak kita mengalami kontraksi lebih dari 16 persen tahun lalu, bahkan pada masa terberatnya kontraksinya mendekati 18 persen. Pada saat yang sama kebutuhan belanja meningkat untuk bidang kesehatan," tuturnya.


Hal tersebut telah menyebabkan APBN mengalami defisit, karena secara kebutuhan belanja mengalami peningkatan sementara dari sisi penerimaan merosot. Padahal kas negara menjadi instrumen utama dalam menghadapi COVID-19 dan memulihkan perekonomian. Ia mengatakan kesehatan APBN juga perlu dijaga.

Oleh sebab itu, di tengah masalah APBN yang mengalami kontraksi, maka UU HPP diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan penerimaan negara, demi memenuhi kebutuhan pembangunan sesuai target Indonesia Emas 2045. Namun untuk mencapai itu dibutuhkan peningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibarengi pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, tidak hanya di perkotaan tapi juga di daerah. Kemudian kebijakan ekonomi juga harus bersifat transformasional.

Sedangkan untuk reformasi di bidang iklim usaha juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang ramah terhadap investasi. Tujuannya agar entrepreneur dimudahkan dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

"Sehingga masyarakat kita, para entrepreneur baik yang paling kecil bisa terus berinovasi dan melakukan usahanya, tanpa terbebani oleh aturan regulasi dan birokrasi yang rumit. Itu yang selalu ditekankan oleh bapak Presiden," jelas Sri Mulyani.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo