POLHUKAM

Aksi Buruh Takkan Berhenti Hingga Seluruh Gubernur Naikkan UMP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Sumber foto: Istimewa)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Sumber foto: Istimewa)


JAKARTA - Perjuangan buruh melalui lobi dan aksi masif secara damai dan konstitusional akan terus dilanjutkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, hal itu dilakukan hingga para gubernur di seluruh Indonesia merevisi nilai kenaikan  UMK di provinsi masing-masing, sebagaimana sudah direkomendasikan oleh para bupati/walikota.

Dicontohkan Said, Bupati Karawang sudah merekomendasi kenaikan UMK-nya 6,7 persen, Bupati dan Walikota bekasi menaikan UMK-nya 5,7 persen, serta Walikota Tangerang menaikan UMK-nya lebih dari 6 persen.

Terkait dengan tuntutan para buruh ini, Said juga meminta agar para gubernur bersikap bijaksana dalam tutur kata dan tindakan dalam menyikapi aspirasi buruh dengan dialog konstruktif, bukan menghina buruh.

“Dengan demikian dapat dihindari tindakan spontan yang memancing amarah para buruh, termasuk tutur kata dan tindakan Gubernur Banten,” kata Said, Jumat (24/12/2021).


Menurutnya, dalam aksinya para buruh wajib menghindari kekerasan, pengrusakan, dan tidak boleh menghujat siapapun. Aksi juga harus dilakukan damai dan tertib sehingga pesan perjuangan kenaikan UMK dapat tersampaikan. 

Selain itu, KSPI dan buruh Indonesia juga memohon kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk merevisi kenaikan nilai UMK sesuai rekomendasi bupati/walikota, dengan pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi dan rasa keadilan serta kesejahteraan, sebagaimana yang dilakukan Gubernur Anies dalam amar pertimbangan revisi UMP DKI 2022.

Ia juga mencontohkan di negara lain seperti di Vietnam, mengalami kenaikan upah sebesar 7,1 persen, Thailand 3,29 persen, Turki 50 persen, dan Jerman 21 persen. Akan tetapi Indonesia sebagai ketua negara kaya G20, yang hanya naik yaitu UMP DKI saja.

“Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1 persen sangat rasional. Karena hal ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku, sesuai hasil perhitungan,” tegasnya.

Terlebih, sikap Menteri Bappenas yang menyatakan setiap kenaikan UMP/UMK 5 persen secara nasional akan meningkatkan pertumbuhan daya beli konsumsi Rp180 triliun yang ujungnya justru menguntungkan pengusaha juga. Serta kenaikan UMP/UMK yang layak akan memberikan rasa keadilan.


Video Terkait:
Situasi Terkini Demo Sumpah Pemuda, Orasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Editor: Aprilia Rahapit