POLHUKAM

Gelar Profesor Jaksa Agung Diduga Hasil Lobi Pejabat Kejaksaan, Ini Cerita Irjen Kemendikbud

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kukuhkan Jaksa Agung Burhanuddin sebagai Profesor dalam bidang ilmu keadilan restoratif, Jumat (10/9/2021). (Dok. Unsoed)
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kukuhkan Jaksa Agung Burhanuddin sebagai Profesor dalam bidang ilmu keadilan restoratif, Jumat (10/9/2021). (Dok. Unsoed)


JAKARTA - Kontroversi latar belakang pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin tampaknya belum usai. Setelah rekam jejak jenjang pendidikannya mulai dari S1 hingga S3 itu masih misterius, gelar profesor kehormatan yang diterimanya dari Universitas Soedirman (Unsoed) tak kurang kontroversial.

Pemberian gelar profesor kehormatan ilmu hukum kepada Jaksa Agung Burhanuddin pada September lalu sempat mendapat penolakan dari beberapa kalangan. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Unsoed yang menilai Jaksa Agung Burhanuddin tidak pro-kepada penuntasan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Lantas bagaimana sebenarnya Jaksa Agung Burhanuddin bisa mendapatkan gelar profesor kehormatan itu? Berdasarkan keterangan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang, pemberian gelar profesor kehormatan yang diberikan kepada Jaksa Agung Burhanuddin karena ada peran dan kontribusi yang dinilai oleh perguruan tinggi.

"Karena itu, syarat pemberian gelar guru besar kehormatan (tidak tetap) berbeda dengan guru besar tetap. Itu sebabnya, hak dan kewajibannya juga tidak sama,” kata Chatarina saat dihubungi wartawan Info Indonesia, Rabu (23/12/2021) malam.

Lalu mengapa penting menyoal pemberian gelar profesor kehormatan kepada Jaksa Agung Burhanuddin itu? Selain karena rekam jejak pendidikan Jaksa Agung Burhanuddin yang masih misterius itu, pemberian gelar profesor itu pun diduga karena lobi dari 2 (dua) pejabat tinggi Kejaksaan RI kepada direktur jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Dan hal tersebut diduga diketahui oleh Chatarina.


Soal ini, Chatarina menuturkan, pihaknya tidak pernah mengantarkan 2 (dua) pejabat tinggi Kejaksaan RI untuk menemui Dirjen Dikti. Karena itu, bila ada yang menyebut bahwa kedua pejabat Kejaksaan RI itu diantarkan oleh Chatarina menemui Dijen Dikti, bisa dipastikan itu data atau informasi yang salah.

"Saya tidak mengantar mereka (dua pejabat Kejaksaan RI). Berarti data Anda salah. Silakan cek tanggal berapa mereka datang dan saya ada di mana tanggal tersebut," kata Chatarina.

Menurut Chatarina, pihaknya hanya memantau apakah usulan perguruan tinggi untuk memberikan gelar profesor kehormatan itu sudah diterima Ditjen Pendidikan Tinggi. Soalnya, usulan pemberian gelar profesor itu usulannya harus dari perguruan tinggi.

"Jadi saya memantau proses yang berjalan sesuai prosedur. Itu yang saya sampaikan," kata Chatarina.

Lalu, benarkah dua pejabat Kejaksaan RI itu datang menemui Dirjen Dikti untuk melobi pemberian gelar profesor kepada Jaksa Agung Burhanuddin? Dan apakah mekanisme lobi lazim dilakukan untuk mendapatkan gelar profesor?

Soal kedua hal itu, lagi-lagi Chatarina tidak menjawab secara tegas dan hanya mengatakan tidak tahu. "Jangan memutarbalikkan atau menyimpulkan yang salah ya. Aduh saya tidak tahu tentang lazim atau tidak karena prosedurnya bukan di Itjen (Kemendikbudristek). Itjen juga menerima siapapun yang datang untuk melapor dan lain-lain. Dalam memberikan layanan, Kemendikbudristek juga menerima tamu," ujar Chatarina.

Soal pemberian gelar profesor kehormatan ini, Plt. Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam pernah mengatakan, gelar profesor sama dengan guru besar. Dan profesor atau guru besar bukan merupakan gelar, tetapi jabatan. Sesuai Undang Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan UU tentang Guru dan Dosen, profesor atau guru besar merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar.

Karena itu, kata Nizam, untuk menduduki jabatan tersebut, seorang dosen harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Lalu, jabatan profesor atau guru besar hanya dipergunakan selama aktif sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Berdasarkan penjelasan itu, jika latar belakang pendidikan Jaksa Agung Burhanuddin mulai dari S1 hingga S3 masih misterius dan berbeda-beda, apakah layak mendapat gelar profesor?

"Mohon maaf kalau hal ini tidak bisa saya komentari karena tidak terkait tugas dan fungsi Itjen," kata Chatarina.

Sebelumnya, Jaksa Agung Burhanuddin diterpa berbagai skandal mulai dari perkawinan ganda, data kependudukan ganda hingga dugaan ijazah palsu. Untuk data kependudukan, misalnya, Jaksa Agung Burhanuddin memiliki 3 (tiga) tahun lahir yang berbeda-beda yaitu 17 Juli 1960, 17 Juli 1959 dan 17 Juli 1954.

Ketiga data kependudukannya itu berada di lokasi yang berbeda-beda. Untuk 17 Juli 1960, misalnya, Jaksa Agung Burhanuddin beralamat di Jalan Ayub, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam data itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengaku bekerja sebagai karyawan swasta dengan istri bernama Dra. Mia Amiati Iskandar atau lebih dikenal sebagai Mia Amiati yang merupakan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Informasi dari kartu keluarga (KK) bernomor 3174040601****** menyebutkan putra Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia Amiati bernama MB Burhanuddin.

Sementara untuk kelahiran 17 Juli 1959, Jaksa Agung Burhanuddin beralamat di Bandung Barat dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Berdasarkan informasi yang diperoleh Info Indonesia, sesuai KTP tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin juga memiliki istri yang berprofesi sebagai jaksa dan bertugas di Kejaksaan Negeri Bale Bandung.

Sedangkan untuk kelahiran 17 Juli 1954, Jaksa Agung Burhanuddin beralamat di Discovery Fiore, Bintaro, Tangerang Selatan dan bekerja sebagai jaksa Agung. Dalam data itu, Jaksa Agung Burhanuddin disebut menikah dan dikaruniai 3 anak. Sebagaimana yang tertulis dalam situs resmi Kejaksaan RI istri Jaksa Agung Burhanuddin adalah Sruningwati Burhanuddin yang merupakan Ibu Jaksa Agung.

Begitu pula dengan latar belakang pendidikannya. Selama ini Jaksa Agung Burhanuddin mengaku lulusan S1 sarjana hukum Universitas Diponegoro (Undip), S2 magister manajemen Universitas Indonesia (UI) dan S3 dari Universitas Satyagama, Jakarta. Belakangan Jaksa Agung Burhanuddin merevisi data tersebut dan mengaku lulusan S1 sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Semarang, S2 magister manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta dan S3 Satyagama.

Setelah ditelusuri, Info Indonesia mendapatkan informasi bahwa Jaksa Agung Burhanuddin hanya bergelar BcHK atau setingkat diploma dari Untag. Sesuai dengan UU tentang Kejaksaan, jaksa agung setidaknya berijazah S1 sarjana hukum. Sementara S2 Jaksa Agung Burhanuddin pun belum pernah terverifikasi kebenarannya.

Terakhir data S3 Jaksa Agung Burhanuddin dari Universitas Satyagama pun berbeda antara di situs resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan pengakuan dari kampusnya.

Sesuai dengan data yang ada dalam situs PDDikti, ST Burhanuddin disebut sebagai dosen tetap di Universtas Satyagama. Burhanuddin dalam situs itu juga disebut aktif menjadi dosen di program studi Ilmu Hukum. Jenjang pendidikannya disebut S3.

Dalam catatan riwayat pendidikan, ST Burhanuddin bergelar akademik sarjana ekonomi dengan jenjang S3. Sementara, dalam pengakuan Universitas Satyagama yang tersebar dalam Whatsapp wartawan, Jaksa Agung Burhanuddin merupakan lulusan S3-Ilmu Pemerintahan. Ada dua data yang tidak sinkron mengenai pendidikan S3 Jaksa Agung Burhanuddin

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu mengatakan, sesuai dokumen dan data yang secara resmi tercatat di Biro Kepegawaian Kejaksaan RI bahwa Jaksa Agung Burhanuddin menjalani pendidikan di 3 (tiga) universitas, yakni Strata I atau sarjana di Universitas 17 Agustus Semarang, Strata II atau magister di Sekolah Tinggi Manajemen Labora DKI Jakarta, dan Strata III di Universitas Satyagama DKI Jakarta.

Editor: Saeful Anwar