POLHUKAM

Diminta Sadar, Jaksa Agung Burhanuddin Lebih Baik Mengundurkan Diri

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin. (Net)
Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin. (Net)


JAKARTA - Terseret dalam sejumlah kasus, Sanitiar Burhanuddin lebih baik mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat dihubungi Info Indonesia, belum lama ini.

Ujang mengaku tidak mengetahui betul bagaimana kinerja Jaksa Agung. Tetapi, sebagai pejabat tinggi kejaksaan, Burhanuddin semestinya memiliki kesadaran untuk mundur, apabila namanya sudah tercoreng.

Menurut Ujang, Jaksa Agung Burhanuddin tidak perlu lagi menunggu reshuffle yang kabarnya bakal dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

"Saya enggak tahu ya, hari ini dia kan banyak kasus, terkait dengan ijazah, semestinya kalau ada persoalan begitu saya sih melihatnya kalau ada terkait dengan cacat moral sih semestinya mundur. Mestinya," kata Ujang.


Dia mengatakan, pernyataan dirinya yang menyarankan Burhanuddin mengundurkan diri itu didasarkan atas penilaiannya sebagai akademisi. Dia mengaku tidak punya kepentingan apapun dalam memberikan komentar.

"Saya sih sebagai akademisi saja menilainya, objektif saja," kata Ujang yang juga pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia.

Bahkan, Ujang mengaku telah menerima informasi sejak beberapa bulan lalu bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mendorong agar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjadi Jaksa Agung menggantikan Burhanuddin.

"Ya isunya kan seperti itu, itu yang berkembang, tetapi Pak Yasonna Laoly masih belum mau, karena di sini (Kejaksaan Agung) ada tugas berat, ada tugas hukum dan tugas politik," ujar Ujang.

Isu pergantian Jaksa Agung Burhanuddin terus bergulir lantaran Burhanuddin diduga memiliki beberapa persoalan, mulai dari dugaan KTP ganda, riwayat pendidikan yang belum jelas, dan kabar poligami dengan seorang pejabat di Kejaksaan.

Pada waktu yang sama, pengamat politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Efriza mengatakan, apabila terjadi pergantian jaksa agung, maka sosok yang dibutuhkan ialah yang bersih dari segala masalah pribadi, dan juga mampu  membawa instansi kejaksaan berjalan sesuai target yang ingin dicapai.

"Artinya yang dibutuhkan adalah yang tidak memiliki masalah pribadi, kemudian kedua yang dibutuhkan yang bisa jalan dengan konsisten sesuai visi misi yang sedang dijalankan," kata Efriza kepada Info Indonesia.

Editor: Saeful Anwar