POLHUKAM

Disarankan, Ada Durasi Untuk Gelar Profesor

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


JAKARTA - Pemerintah diminta bergerak cepat dalam membenahi sistem pedidikan di Indonesia. Jangan sampai, keberadaan "Joki Profesor" merusak dunia pendidikan di Tanah Air tercinta.

Begitu disampaikan pengamat pendidikan Ina Liem, saat berbincang dengan Info Indonesia, Sabtu (25/12/2021), terkait kabar adanya "Joki Profesor" yang membantu seseorang cepat mendapatkan gelar profesor.

Menurut Ina Liem, pemerintah tidak hanya harus merombak syarat masuk menjadi profesor, tetapi juga menambahkan peraturan bagi profesor yang secara resmi telah lolos. Diantaranya dengan melakukan penilaian secara periodik, dan membatasi durasi status profesor.

"Setelah menjadi profesor selama ini kan juga tidak ada jangka waktunya, jadi tidak ada assesment secara berkala. Jadi orang hanya mengeluh saja setelah jadi profesor kok tidak produktif. Di sini kan peran Kemendikbudristek ditanyakan," kata Ina Liem.

Menurutnya, penilaian secara periodik sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa profesor tersebut masih layak atau tidak. Apabila tidak lolos penilaian, maka status profesor perlu dicabut.


"Harusnya ada assesment secara periodik untuk mempertahankan gelar profesornya," katanya.

Selain itu, dia juga mengatakan dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang mendapat gelar profesor, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus menyediakan ruang untuk menerima laporan dari masyarakat.

Hal itu ditujukan untuk mengantisipasi agar seseorang yang akan mendapat gelar profesor tidak sedang dalam masalah.

"Contoh saja, misalnya kasus yang lagi ramai kekerasan seksual, misalnya ada mahasiswa yang pernah dilecehkan berarti padahal ini sedang diajukan sebagai profesor, kan harus ada tempat, harus ada wadah untuk pelaporan itu," kata dia.

Dengan begitu, menurutnya Kemendikbudristek akan terlihat perannya, karena tidak hanya menerima pengajuan dari perguruan tinggi, tetapi juga turut mencari tahu apakah yang bersangkutan memiliki halangan untuk menjadi profesor atau tidak.

Editor: Saeful Anwar