DAERAH

Ombudsman Apresiasi Pemda Kaltim Penuhi Standar Pelayanan Publik

Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud (kanan), di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. (Net)
Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud (kanan), di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. (Net)


SAMARINDA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) mengapresiasi seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Kaltim, atas capaian kepatuhan dan pemenuhan standar pelayanan publik.

Dalam penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik yang telah dilaksanakan ORI di Jakarta, Rabu (29/12/2021) kemarin, tidak ada Pemda di Kaltim yang mendapatkan predikat merah atau kepatuhan rendah.

Acara penganugerahan tersebut berhasil menempatkan Kota Balikpapan serta Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi peraih kepatuhan tertinggi lima besar nasional di kategori masing-masing.

Pemerintah Kota Balikpapan, menjadi peringkat pertama nasional untuk kategori pemerintah kota, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kukar mendapat peringkat lima untuk kategori pemerintah kabupaten.


Selain itu, terdapat dua pemerintah kabupaten/kota lainnya di Kaltim yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi atau Zona Hijau, yaitu Pemerintah Kota Bontang meraih peringkat tujuh nasional dan Kabupaten Kutai Barat yang menempati peringkat ke-39. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota lainnya meraih predikat kuning atau kepatuhan sedang.

Atas capaian tersebut, Ombudsman RI Kaltim memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda Kaltim, dan berharap agar predikat tersebut dapat dipertahankan di tahun berikutnya.

Ombudsman Kaltim juga meminta Pemda untuk meningkatkan pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik demi terwujudnya pelayanan publik prima dan kepuasan masyarakat.

Penilaian kepatuhan ini merupakan program tahunan Ombudsman RI yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik.

Pada tahun 2021, penilaian kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik dilaksanakan Ombudsman RI di 587 instansi, yang terdiri dari 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten, dan 98 Pemerintah Kota.


Video Terkait:
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun Kenalkan Perda Tentang Bantuan Hukum
Editor: Saeful Anwar