POLHUKAM

PEMILU 2024

Yakin Lolos Verifikasi, Partai Buruh Siapkan Strategi Pemenangan

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


JAKARTA - Partai Buruh telah merampungkan stuktur kaderisasi per 6 Desember 2021, karenanya yakin akan lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Agustus 2022.   

"Partai Buruh per tanggal 6 Desember itu sudah ada kepengurusan yang terbentuk totalnya di 34 provinsi. Jadi, di tingkat provinsi kami sudah ada di seratus persen capaiannya," kata Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh, Kahar Cahyono, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (30/12/2021). 

Sementara itu, kepengurusan di daerah sudah terbentuk di 483 kabupaten/kota. 

"Dengan demikian Partai Buruh sudah mencapai 93 persen untuk capaiannya di tingkat kabupaten/kota," kata Kahar. 

Sesuai dengan persyaratan pendaftaran di KPU, agar bisa mengikuti Pemilu 2024, partai politik harus membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan sebanyak 50 persen dari jumlah total kecamatan yang ada di Indonesia.


"Nah, dari 50 persen itu, Partai Buruh saat ini sudah terbentuk di 2.201 kecamatan. Artinya, capaian kami di tingkat kecamatan sudah mencapai 61 persen," jelas Kahar. 

Ia mengatakan, jumlah total kader Partai Buruh di 34 provinsi saat ini sudah mencapai 1.000. Selain itu, surat keputusan telah diterbitkan di seluruh provinsi. 

"Semua pengurus yang terdaftar by name by address, ada nomor Whatsapp yang bisa dihubungi, juga ada nomor KTP yang diserahkan kepada partai. SK kepengurusan juga sudah kami terbitkan di tingkat provinsi, tingkat kecamatan juga sudah diterbitkan," terang Kahar. 

Dengan persiapan tersebut Partai Buruh yakin bakal lolos verifikasi KPU. Saat ini Partai Buruh telah mempersiapkan strategi pemenangan untuk menarik pemilih pada Pemilu 2024 mendatang. 

Kahar menjabarkan, strategi pemenangan yang dilakukan disingkat sebagai 6K+1W. Yaitu kesadaran, kepengurusan yang kuat, kelolosan di KPU, keterpilihan rakyat, kemenangan partai dan keberpihakan kepada rakyat 

"Kemudian satu W-nya adalah walfare state. Jadi strategi kami adalah 6K+1W," katanya.

Ia menyampaikan, di dalam walfare state terdapat 13 platform perjuangan, yakni kedaulatan rakyat, lapangan kerja, pemberantasna korupsi, dan jaminan sosial. Selanjutnya, kedaulatan pangan, upah layak, pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat termasuk hubungan industrial, lingkungan hidup, hak asasi manusia, masyarakat sadar. Kemudian perlindungan perempuan, pekerja rumah tangga (PRT), anak-anak, migran dan guru. 

"Kami juga punya program spesial untuk pemberdayaan penyandangan disabilitas, kemudian perlindungan dan pengangkatan status PNS guru honorer. Yang terakhir adalah memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian," jelas Kahar.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo