POLHUKAM

Meski Bantah, Kajati Banten Terharu Karena Dituduh Punya Pengaruh Urus Gelar Profesor Jaksa Agung

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Reda Manthovani. (Net)
Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Reda Manthovani. (Net)


JAKARTA - Beberapa nama pejabat Kejaksaan RI disebut berperan dalam pemberian gelar profesor kehormatan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tugasnya adalah melobi Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Nizam agar pemberian gelar profesor itu mulus.

Setidaknya begitulah yang muncul dalam sebuah percakapan aplikasi perpesanan yang dimiliki Info Indonesia. Nama pejabat Kejaksaan RI yang disebut dalam percakapan itu adalah Reda Manthovani (Kepala Kejaksaan Tinggi Banten) dan R. Narendra Jatna (Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung).

Penyebutan kedua nama ini berasal dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang. Dalam percakapan itu, Chatarina mengatakan, Narendra dan Reda yang bertemu langsung dengan Dirjen Dikti Nizam yang berkaitan dengan pemberian gelar profesor kehormatan kepada Jaksa Agung Burhanuddin.

Setelah diverifikasi, Reda Manthovani membantahnya. Meski kenal dengan Narendra, Reda mengaku belum pernah bersama-sama dan sendirian atau dengan yang lain untuk bertemu Nizam atau orang Dikti lainnya. Bahkan dalam acara pengukuhan profesor kehormatan Jaksa Agung Burhanuddin di Universitas Soedirman (Unsoed), Reda mengaku tidak diundang dan tidak hadir.

“Silakan dicek. Masa sih Ibu Chatarina (Irjen Kemendikbudristek) omong begitu, di berita nggak ada, coba tanya lagi kalau beliau omong gitu. Silakan Anda tanya saja dari sumber Anda kenapa nama saya diiukutsertakan,” kata Reda saat dihubungi Info Indonesia beberapa waktu lalu.


Dalam berita Info Indonesia berjudul Peran Pejabat Kejaksaan di Balik Gelar Profesor Jaksa Agung Burhanuddin, Chatarina sebenarnya tidak membantah dan juga tidak membenarkan soal pertemuan itu. Hanya Chatarina tidak mengetahui adanya pertemuan itu.

“Kalau saya tidak mengantar (Reda dan Narendra bertemu Dirjen Dikti), bagaimana saya tahu?” kata Chatarina.

Menurut Chatarina, pihaknya hanya memantau apakah usulan perguruan tinggi untuk memberikan gelar profesor kehormatan kepada Jaksa Agung Burhanuddin itu sudah diterima Ditjen Pendidikan Tinggi atau belum. Soalnya, usulan pemberian gelar profesor itu harus dari perguruan tinggi.

"Jadi saya memantau proses yang berjalan sesuai prosedur. Itu yang saya sampaikan," kata Chatarina.

Sementara Plt Dirjen Dikti Nizam mengatakan, pihaknya sama sekali tidak tahu soal pertemuan itu. Apalagi ada banyak orang yang bertamu ke Direktorat Dikti Ristek.

“(Saya) tidak hafal satu per satu. Tapi semua usulan untuk guru besar tetap dan tidak tetap diajukan secara online,” kata Nizam.

Meski demikian, Reda memastikan mengenal Chatarina sebagai sosok yang cerdas dan santun. Juga sebaga jaksa penuntut umum (JPU) perempuan yang tangguh di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“O iya Mas, saya sangat terharu nama Reda muncul dan dianggap mampu mengurus hal tersebut. Berarti narasumber Mas Deni (wartawan Info Indonesia) sudah menganggap saya memiliki potensi dan pengaruh besar. Terima kasih ya Mas Deni," kata Reda mengakhiri.

Rekam Jejak
Rekam jejak pendidikan dan gelar profesor Jaksa Agung Burhanuddin masih menjadi kontroversial hingga saat ini. Fakta yang ditemukan Info Indonesia selama ini Jaksa Agung Burhanuddin mengaku lulusan S1 sarjana hukum Universitas Diponegoro (Undip), S2 magister manajemen Universitas Indonesia (UI) dan S3 dari Universitas Satyagama, Jakarta.

Belakangan Jaksa Agung Burhanuddin merevisi data tersebut dan mengaku lulusan S1 sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Semarang, S2 magister manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta dan S3 Satyagama.

Setelah ditelusuri, didapatkan informasi jika Jaksa Agung Burhanuddin hanya bergelar BcHK atau setingkat diploma dari Untag. Sesuai dengan UU tentang Kejaksaan, jaksa agung setidaknya berijazah S1 sarjana hukum. Sementara S2 Jaksa Agung Burhanuddin pun belum pernah terverifikasi kebenarannya.

Terakhir data S3 Jaksa Agung Burhanuddin dari Universitas Satyagama pun berbeda antara di situs resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan pengakuan dari kampusnya.

Sesuai dengan data yang ada dalam situs PDDikti, ST Burhanuddin disebut sebagai dosen tetap di Universtas Satyagama. Burhanuddin dalam situs itu juga disebut aktif menjadi dosen di program studi Ilmu Hukum. Jenjang pendidikannya disebut S3.

Dalam catatan riwayat pendidikan, ST Burhanuddin bergelar akademik sarjana ekonomi dengan jenjang S3. Sementara, dalam pengakuan Universitas Satyagama yang tersebar dalam Whatsapp wartawan, Jaksa Agung Burhanuddin merupakan lulusan S3-Ilmu Pemerintahan. Ada dua data yang tidak sinkron mengenai pendidikan S3 Jaksa Agung Burhanuddin.

Lantas mengapa orang dengan latar belakang pendidikan yang tidak jelas bisa mendapatkan gelar profesor tidak tetap? Soal ini, Nizam bungkam, dan tidak menjawab.

Editor: Saeful Anwar